Infografis
Suara.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi pernyataan Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyatakan menutup diri untuk berkoalisi dengan Koalisi Perubahan.
Menurutnya, seharusnya PDIP tidak perlu alergi dan khawatir dengan Koalisi Perubahan.
"Pertama, kalau merasa pemerintah sekarang pendukung perubahan dan sudah melakukan perubahan, seharusnya tidak perlu alergi dan khawatir dengan koalisi perubahan, sehingga sampai tidak mau berkoalisi dengan koalisi perubahan," kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (17/2/2023).
Menurutnya yang biasanya alergi dan khawatir dengan perubahan itu merupakan kelompok-kelompok pendukung status quo.
Ia mengatakan, perubahan dan perbaikan yang diusung Demokrat di Koalisi Perubahan merupakan aspirasi dan harapan masyarakat yang disampaikan ketika Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan para kader Demokrat menemui masyarakat di berbagai pelosok Indonesia.
"Rakyat menginginkan perubahan dan perbaikan dari kesusahan hidup yang mereka hadapi saat ini. Harga bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari, terus melonjak. Belum lagi dengan harga listrik dan gas yang makin lama makin mencekik. Cari kerja susah. Pengangguran terus meningkat. Makin banyak orang yang jatuh miskin dan belum bisa pulih kondisi ekonominya sejak pandemi," tuturnya.
Selain itu, kata dia, dalam sektor penegakan hukum, keadilan dan demokrasi pun dirasa semakin jauh dari harapan. Menurutnya, dalam hukum hanya keras ke lawan politik, lembek ke kawan.
"Dari kasus pembunuhan yang dilakukan Sambo dan kawan-kawan, sampai tragedi Kanjuruhan. Indeks Persepsi Korupsi yang terus anjlok. Bahkan, kini indeksnya kembali ke 34," tuturnya.
Ia lantas membandingkan ketika era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, dimana Indeks Persepsi Korupsi dianggap lebih baik.
Baca Juga: Masinton PDIP Pastikan Partainya Tidak Alergi dengan PKS
"Rakyat pun semakin takut berbicara berbeda dengan pemerintah di muka publik. Serangan para buzzer, doxing, peretasan akun, sampai ke penyebaran hoax dan fitnah bisa menerpa dan mengintimidasi mereka di ruang siber. Begitu pula dengan intimidasi yang menerpa rakyat di lapangan. Kasus Wadas merupakan satu di antara banyak contoh," pungkasnya.
