Infografis
Suara.com - Bangsa Indonesia masih trauma dengan politik identitas. Berkaca dari Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019, agama dipolitisasi untuk meraup suara pemilih. Dampaknya terjadi perpecahan di masyarakat.
POLITIK identitas jadi momok kerukunan masyarakat di akar rumput. Para petinggi partai politik sepakat meninggalkan. Bahkan Presiden Joko Widodo tak bosan mewanti-wanti warga menjauhi politik identitas.
Namun tidak bagi Partai Ummat. Terang-terangan partai besutan Amies Rais ini menyatakan mengusung politik identitas di Pemilu 2024. Baginya itu unsur inheren partai politik.
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati memandang pernyataan itu bisa menggerus kualitas demokrasi di republik ini.
Baca Juga: INFOGRAFIS: Partai Ummat, Pengusung Politik Identitas
Dalam perterungan politik, terlebih Pemilu, yang diadu ialah gagasan. Bukan justru identitas. "Dampak yang ditimbulkan dari pernyataan tersebut justru malah mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia," kata Wasisto kepada Suara.com, Kamis (17/2/2023).
Lewat pernyataan para petingginya, Partai Ummat melihat narasi politik identitas kini hanya menjadi bagian dari proyek besar sekulerisme untuk memisahkan politik dengan agama. Sebaliknya, partai ini memandang berbeda.
Terkait cara pandang Partai Ummat itu, Wasisto ikut berpendapat. Dia tidak menitikberatkan benar atau salahnya pola pikir Partai Ummat terhadap politik identitas. Ia hanya menekankan agar ideologi yang diutamakan untuk membuat kontra narasi atas pernyataan Partai Ummat.
Penggunaan ideologi jadi penting untuk menghindari "luka lama" pada Pemilu maupun Pilkada periode lalu akibat permainan politik identitas. "Kalau pandangan Partai Ummat memang demikian, idealnya perlu dibalas dengan ideologi karena kalau identitas dibalas dengan identitas, kondisi politik akan semakin keruh," ujarnya.
Wasisto menjelaskan esensi mendasar politik identitas merupakan rekognisi dan representasi sehingga perlu adanya akomodasi. "Ini sebenarnya lebih pada cara pandang tentang bagaimana suatu identitas itu sejajar. Pengertian tersebut sebenarnya lebih bermakna sosiologis. Namun ketika itu ditarik ke politik, jadinya malah justru pertarungan antar identitas untuk mendapat akomodasi itu," terangnya.
Baca Juga: Bakal Jadikan Masjid Tempat Jihad Politik, Partai Ummat Dapat Peringatan Keras dari Politikus PSI
Wasisto sendiri menyadari tujuan Partai Ummat di balik penggunaan politik identitas. Menurutnya ada kemungkinan Partai Ummat ingin meraih simpati dan empati pemilih golongan tertentu. "Bisa ya dan tidak. Ya, karena bisa jadi mereka bisa menarget potensi pemilih yang selama ini selaras dengan politik identitas. Tidak, karena mengusung politik identitas di ruang publik tentu berisiko apalagi memori polarisasi yang membuat disrupsi dan segregasi sosial," jelas Wasisto.
Menegaskan Politik Identitas
Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menegaskan memang partainya mengusung basis politik identitas. Menurutnya, politik identitas diperlukan dalam berpolitik terlebih sebagai partai politik.
Sebab itu akan membedakan partai dengan robot. "Ada baiknya saya garis bawahi, yes we are indentity political party. Kami mengusung identitas, karena kalau sebuah parpol tidak punya identitas itu nggak ada bedanya dengan robot, bahkan sepert zombi. Zombi itu mayat berjalan," kata Amien usai Rakernas Partai Ummat di Asrama Haji, Jakarta Timur, Rabu (15/2) kemarin.
Ia mengatakan, partai tanpa identitas maka moralnya menjadi tidak ada, itu justru menjadi bahaya. Amien mencontohkan yang terjadi di Jerman bagaimana Partai Kristen Demokrat bisa menjadi pemenang kedua. "Ketika melihat dunia menjadi terbuka wawasan kami. tapi kalau cuma ngorek di dalam, terus hebat-hebatan sendiri ya ternyata kita ketinggalan zaman," imbuhnya.
Menurutnya, sejumlah elit di Indonesia terlalu berpandangan negatif terhadap politik identitas. Hal itu justru menjadi aib buat negara, di saat berbagai negara sudah menggunakan identitas dalam berpolitik.
Cobtohnya, kata Amin, sejumlah negara di Eropa seperti Swedia, Spanyol, Italia, Belanda ada partai agama. “Di sini memang aneh bin ajaib saya lihat, sementara politisi di negeri ini dan intelektualnya seperti parrot, burung beo, di sana mengatakan politik identitas berbahaya. This is verry aib. Sangat aib," tuturnya.
Lebih lanjut, Amien menegaskan, partainya akan jalan terus dengan keyakinannya menggunakan identitas dalam berpolitik. Ia menegaskan, ke depan juga akan menjadi oposisi. "Apa kita bersedia jadi oposisi? itu kita setuju, mbahnya setuju, saking senangnya. Jadi dalam situasi apa pun we are ready, because we love challenge, kita suka tantangan," katanya.
Sanksi Bawaslu
Ketua Badan Pengawas Pemilu RI Rahmat Bagja mengkritik keras manuver Partai Ummat yang menyatakan menggunakan politik identitas, terlebih berkampanye melalui tempat ibadah.
Bagja menegaskan bahwa politik identitas sudah jelas sangat berbahaya dan sudah dirasakan sebelumnya pada Pemilu 2019. "Kalau seperti itu (berpolitik di masjid) akan terjadi pertentangan sosial. Teman-teman Partai Ummat harus hati-hati karena akan menaikkan eskalasi pertarungan di tingkat akar rumput. Itu yang paling berbahaya," katanya pada Selasa (14/2).
Pihaknya juga menegaskan partai politik tidak boleh berkampanye dan berpolitik di masjid ataupun rumah ibadah lain. Sebab, masjid bukan hanya milik pemilih parpol tertentu. "Apa jadinya jika semua partai melakukan politik identitas di masjid, gereja, pura, wihara, dan saling menyerang. Apalagi nanti di masjid, satu khotbah partai A, satu khotbah partai B. Itu harus sadar lah bangsa ini kita perlu belajar banyak dari (pengalaman) Pemilu 2019," lanjutnya.
Bawaslu juga mengingatkan Partai Ummat untuk mengurungkan niatnya menggunakan masjid sebagai tempat berpolitik.
Ia juga meminta Partai Ummat untuk memberikan klarifikasi mengenai rencana penggunaan masjid tersebut. "Kami akan mengingatkan Partai Ummat untuk tidak melakukan hal demikian. Masjid adalah tempat bersama umat Islam, yang pilihan politiknya bukan hanya partai Ummat," ujarnya.
Apabila Partai Ummat tetap berpolitik di masjid, Bawaslu memastikan akan menindaknya. Penindakan tegas akan dilakukan Bawaslu saat masa kampanye, 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.
Sebelum masa kampanye, Bawaslu tidak bisa menindak pelanggaran karena tidak diberikan kewenangan oleh UU Pemilu.
Kendati demikian, Bawaslu akan tetap berupaya mencegah Partai Ummat berpolitik di masjid dengan meminta Pemda menegakkan perda terkait larangan berpolitik di tempat ibadah. “Kami akan kerja sama juga dengan Kementerian Agama,” katanya.
