Relawan ProGP Klaim Ganjar Pranowo Tidak Bakal Gunakan Politik Identitas di Pemilu 2024

Erick Tanjung Suara.Com
Sabtu, 11 Februari 2023 | 19:08 WIB
Relawan ProGP Klaim Ganjar Pranowo Tidak Bakal Gunakan Politik Identitas di Pemilu 2024
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. [Dok Pemprov Jateng]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Umum Kornas Relawan Pro Ganjar Pranowo (ProGP) Benny Kisworo mengklaim Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak akan menggunakan politik identitas karena Ganjar merupakan sosok pancasilais.

"Ganjar Pranowo sosok pancasilais sejati, cinta persatuan dan perdamaian, tidak akan mungkin menggunakan politik identitas dalam kontestasi Pilpres mendatang," kata Benny Kisworo melalui keterangan tertulis, Sabtu (11/2/2023).

Pada kesempatan itu, ia juga mengajak semua anak bangsa agar tidak menggunakan politik identitas dalam menyongsong Pemilu 2024. Sebab, efek dari politik identitas berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Paling tidak, kata dia, hal tersebut dirasakan masyarakat sejak Pilpres tahun 2014, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres 2019.

Baca Juga: Tiga Tokoh di Mata Anies: Ganjar Teman Lama Sejak di UGM, Prabowo Seorang Patriot, Sandiaga Keluarga

"Politik identitas ini sangat memecah belah dan menciptakan polarisasi yang tajam di masyarakat. Sampai saat ini bangsa kita masih benar-benar merasakan dampak negatif berkepanjangan dari politik identitas," jelas Benny.

Ia mengatakan dari perjalanan reformasi yang hampir seperempat abad ada catatan lain dimana masyarakat makin sensitif, mudah tersinggung dan rentan terhadap provokasi. Untuk mengatasinya peran elite politik diperlukan guna mencegah politik identitas pada Pemilu 2024.

"Elite politik perlu mengambil peran khususnya dalam setiap momentum politik untuk menciptakan iklim politik yang damai dan kondusif," ujar dia.

Menurut dia, munculnya politik identitas juga cenderung menutupi perdebatan tentang program kerja yang berkualitas. Padahal, demokrasi seharusnya menjadi arena berbagai pihak memperebutkan pengaruh di masyarakat dengan menyodorkan program kerja terbaik untuk memperbaiki aspek-aspek yang masih buruk.

"Yang harus dilihat dan diutamakan dalam memilih pemimpin adalah berdasarkan rekam jejak serta kapasitas, bukan berdasarkan suku, agama atau ras," kata dia. (Antara)

Baca Juga: Harga Pangan Naik-Turun, Ganjar Tegaskan Pentingnya Kejujuran dan Integritas

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI