Infografis
Suara.com - Anak Abraham Lunggana alias Haji Lulung, Guruh Tirta Lunggana hengkang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia membawa gerbongnya, sejumlah pengurus PPP Jakarta angkat kaki dari partai berlambang Ka’bah tersebut.
GURUH Tirta mundur dari PPP setelah menerima Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPW PPP DKI Jakarta Baru Masa Bakti 2022-2026. Dalam SK terbaru ini, Guruh digeser dari jabatannya alias tak lagi menjadi ketua DPW PPP DKI.
Dalam SK Nomor 0790/SK/DPP/W/I/2023 ini terdapat susunan pengurus baru, antara lain Ketua Syaiful Rahmat, Sekretaris Guruh Tirta Lunggana, Wakil Sekretaris Junaedi, Wakil Sekretaris Hermansyah, Bendahara Mujahid Samal, Wakil Bendahara Mulyadi, dan Wakil Bendahara Sumartini.
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin menilai Plt Ketua Umum PPP Mardiono yang merombak susunan kepengurusan DPW PPP DKI Jakarta telah mengambil keputusan salah. Meskipun, mereka yang tersingkir adalah gerbong almarhum Haji Lulung pendukung Anies Baswedan sebagai capres.
Baca Juga: Ada Pengerjaan Proyek MRT Fase 2, Pemprov DKI Rekayasa Lalu Lintas di Patung Kuda-Bundaran HI
Ujang menyebut PPP akan rugi besar secara elektoral karena menyingkirkan gerbong Lulung tersebut. Bahkan, tindakannya akan membawa PPP DKI pada kehancuran. "Saya melihat paling tidak di DKI kelihatannya PPP akan hancur,” kata Ujang dalam perbincangan dengan Suara.com, Jumat (10/2/2023).
Tak hanya di DKI, bahkan di daerah-daerah lain juga banyak pengurus wilayah PPP diganti lantaran dianggap kubu haji Lulung yang mendukung Anies Baswedan.
Dalam kondisi adanya geng Lulung, PPP DKI juga melalui hasil berbagai lembaga survei tidak memiliki elektabilitas yang tinggi. Partai lambang ka’bah itu juga terancam tak lolos parliamentary thereshold atau ambang batas lolos parlemen minimal 2 persen suara. "PPP terancam dalam hasil survei tidak lolos ke Senayan, malah banyak melakukan manuver dan tindakan yang salah. Salah satunya tadi, menghajar gerbong Haji Lulung," ucapnya.
Gerbong Lulung pada elektoral PPP terbukti cukup berpengaruh. Pada era kepemimpinan haji Lulung sebagai Ketua DPW DKI, PPP berhasil memperoleh kursi DPRD DKI 10 kursi di periode 2014-2019. Begitu mereka pindah ke PAN, PPP hanya mendapat satu kursi dan sembilan kader PAN melanggeng jadi legislator Kebon Sirih.
Ia pun menyayangkan PPP yang malah masih berkutat dengan konflik internalnya. Padahal, partai lain sudah sibuk melakukan konsolidasi menyambut Pemilu 2024.
Baca Juga: Singkirkan Geng Lulung Pendukung Anies, Mardiono Giring PPP DKI Menuju Kehancuran?
"Karena perbedaan dukungan di internal PPP soal perbedaan pandangan di antara kader, berujung pada tergerusnya suara PPP pada pemilu 2024 nanti," tutur dia.
Dilengserkan karena Dukung Anies
Eks Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP DKI Jakarta, Guruh Tirta Lunggana memilih bergabung ke partai Nasdem. Keputusan ini diambil setelah Guruh mengundurkan diri dari PPP. "Dia sudah pasti masuk ke Nasdem, sudah pasti itu," ujar politisi NasDem, Hasan Basri Umar ditemui di Jakarta, Kamis kemarin.
Guruh yang juga merupakan putra politisi senior PPP, almarhum Abraham Lunggana alias Haji Lulung itu dicopot sebagai Ketua DPW PPP DKI karena diduga mendukung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden. Hasan memastikan setelah resmi tak lagi berseragam partai Ka’bah, Guruh akan masuk NasDem.
Menurut Hasan, Guruh dipastikan masuk partainya karena NasDem merupakan pendukung Anies. Ia bahkan menyebut Guruh sudah resmi masuk jadi anak buah Surya Paloh sejak berkunjung ke NasDem Tower pada pekan lalu. "Pas sambutan (di NasDem tower) dia bergabung ke sini karena dukung pak Anies," ucapnya.
Ketika itu, Guruh juga datang bersama jajarannya mantan pengurus PPP DKI. Proyeksinya di NasDem adalah memenangkan Pemilihan Legislatif DKI Jakarta. "Sudah resmi, kalau dia minta kami kan sudah. Per hari itu. Jadi dia perkenalkan jajarannya yang ikut ke sana (NasDem Tower),” tuturnya.
Sebelumnya, Guruh mengundurkan diri dari PPP. Hal itu dilakukan tak lama setelah dirinya dicopot sebagai Ketua DPW PPP DKI bulan lalu.
Anak politisi senior PPP, Haji Lulung ini mengaku sudah mengirimkan surat permohonan pengunduran diri kepada Dewan Pimpinan Pusat PPP. "Saya sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke DPP PPP sejak 3 Februari kemarin. Saya menyatakan pamit dan undur diri dari partai PPP," ujar Guruh, Senin (6/2).
Kendati demikian, Guruh tak merinci apakah pengunduran dirinya berkaitan dengan dicopotnya ia dari jabatan Ketua DPW PPP DKI atau tidak. Ia hanya mengucapkan terima kasih kepada rekannya di kepengurusan DPW PPP DKI atas kerja sama selama ini. "Saya juga mohon maaf atas segala salah dan khilaf dalam khidmah yang sudah bersama dilakukan selama sekitar sembilan bulan saya menjadi Ketua DPW PPP DKI," ucapnya.
Selanjutnya, ia juga menyampaikan terima kasih kepada Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Wakil Ketua Umum PPP Asrul Sani, Sekjen PPP Arwani Thomafi, dan pengurus DPP PPP lainnya. "Semoga silaturrahmi dan persaudaraan di antara kita tetap terjaga dengan baik," katanya.
Respons Sekjen PPP
Guruh Tirta Lunggana telah dilengserkan dari posisinya sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta. Jabatan Guruh digeser menjadi Sekretaris DPW dan Syaiful Rahmat menjadi Ketua DPW.
Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Perubahan Pengurus DPW PPP Provinsi DKI Jakarta dengan No.0790/SK/DPP/W/I/2023. Dilengserkannya Guruh ini diduga banyak pihak karena dia secara terang-terangan mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.
Dugaan pelengseran Guruh karena mendukung Anies itu dibantah oleh Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi. "Tidak benar," ucap Arwani, Minggu (23/1).
Menurut Arwani, penggeseran jabatan anak Haji Lulung itu sudah sesuai keputusan Keputusan Mahkamah Partai DPP PPP. Namun, ia tak merinci kapan sidang Mahkamah Partai itu dilakukan. "Perubahan itu sebagai tindak lanjut dari Keputusan Mahkamah Partai. Dan Mas Tirta berganti posisi sebagai Sekretaris DPW," terangnya.
Sedangkan Waketum DPP PPP Arsul Sani menolak berkomentar saat ditanya alasan pencopotan Guruh. Dia juga tidak menjawab saat dikonfirmasi apakah betul anak Haji Lulung itu diganti karena gara-gara mendukung bakal calon presiden Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024.
Ketika ditanya wartawan, Arsul yang juga Wakil Ketua MPR itu meminta agar pertanyaan itu ditanyakan langsung kepada Plt Ketum DPP PPP Mumahad Mardiono dan Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi. "Silakan ditanya ke Plt Ketum atau Sekjen," kata Arsul singkat, Sabtu (21/1).
Diketahui, saat menjadi Ketua DPW PPP DKI, sudah dua kali Guruh merekomendasikan nama Anies Baswedan sebagai Capres.
Pertama adalah saat acara 'Istighosah dan Doa Bersama untuk Alm Haji Lulung' yang digelar di kantor DPW PPP DKI Jakarta, Minggu (30/1/2022) lalu. Lalu, yang kedua ketika acara Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) Serentak DPC se-Jakarta pada 25 September 2022. "Insyaallah Anies Baswedan Presiden DKI," kata Guruh dalam sambutannya saat itu.
Diketahui, Guruh juga telah melepas kursi Anggota DPRD DKI karena pindah dari PAN ke PPP. Tirta kemudian ditunjuk menjadi Ketua DPW PPP DKI Jakarta untuk menggantikan posisi sang Ayah, Haji Lulung yang wafat karena sakit.
Bencana Bagi PPP DKI
Mantan Sekretaris Wilayah DPW PPP DKI Jakarta, Najmi Mumtaza Rabbany angkat bicara soal Plt Ketua Umum PPP Mardiono yang menyingkirkan gerbong Haji Lulung, pendukung Anies Baswedan dalam kepengurusan PPP DKI. Ia menilai tindakan Mardiono hanya membawa bencana kepada partai lambang Ka’bah itu.
Najmi bersama tujuh orang ulama dan habaib di jajaran Majelis Syariah DPW PPP Jakarta disingkirkan Mardiono saat merombak kepengurusan.
Ia meyakini keputusan Mardiono itu hanya akan membawa pengaruh buruk bagi elektabilitas PPP DKI. Sebab, di era Haji Lulung menjadi Ketua DPW PPP DKI pada 2021, para habaib dan ulama memang sengaja didekati agar ikut membesarkan PPP. "Sekarang nama-nama tersebut hilang dari Majelis Syariah, para ulama itu sangat dekat dengan Haji Lulung, mereka adalah urat nadi PPP di Jakarta," ujar Najmi, Kamis (9/2).
"Dalam hal apa pun itu adalah keputusan yang memalukan, itu adalah bencana," katanya menambahkan.
Apalagi, kata Najmi, DPP PPP juga tidak pernah mengajak para ulama tersebut untuk berbicara terkait rencana pemecatannya. "Begitu juga dengan perombakan jajaran Pengurus Harian DPW PPP DKI yang jumlahnya mencapai 75 persen lebih. Tidak sesuai komitmen yang pernah dijanjikan," tuturnya.
Menurutnya, penyusunan pengurus seharusnya dilakukan dengan mengedepankan prinsip musyawarah, kebersamaan, dan persatuan dengan melibatkan para pihak.
Bahkan, proses rekonsiliasi kepengurusan melalui mediasi dan musyawarah tidak pernah dilakukan. Sehingga menghasilkan sebuah kepengurusan yang tidak aspiratif dan sangat tidak akomodatif. "Termasuk juga putusan Mahkamah Partai DPP PPP yang dijadikan sebagai landasan perombakan pengurus, sampai hari ini kami tidak pernah terima salinannya. Atau jangan-jangan putusannya sengaja disembunyikan," imbuhnya.
Copot Anak Lulung
Sebelumnya, tindakan Mardiono belakangan ini menuai kecaman dari anggotanya di Jakarta. Pasalnya, selain mencopot Guruh Tirta Lunggana dari Ketua DPW PPP DKI, Mardiono juga disebut memecat sejumlah ulama.
Hal ini disampaikan oleh politisi senior PPP yang juga mantan Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta 2014-2019, Maman Firmansyah.
Selain menabrak AD/ART partai, keputusan Mardiono mencopot anak mendiang Haji Lulung itu dianggap sebagai bagian dari operasi politik untuk menghancurkan suara PPP di Ibu Kota.
Karena itu, ia mempertanyakan keputusan Mahkamah Partai DPP PPP yang diklaim sebagai dasar perubahan SK DPW PPP DKI Jakarta. Apalagi, keputusan Mahkamah Partai juga disebutnya cacat hukum lantaran gugatannya tidak sesuai AD-ART dasar tentang masa waktu Formatur Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP DKI.
Bahkan, alasan putusan Mahkamah Partai juga tidak pernah dibuka ke publik sampai hari ini. "Bagi saya, ini kesewenang-wenangan dan (Mardiono) tidak mempunyai niat baik untuk memperbaiki suara PPP ke depan," ujar Maman.
Anggota Majelis Pertimbangan DPW PPP Jakarta ini juga mengatakan ulama yang dicopot Mardiono berasal dari internalnya. Di antaranya adalah, KH. Munawir Aseli, KH. Mahfud Asirun, KH. Nursofa Tohir, Habib Idrus Jamalulail, Habib Ahmad bin Hamid Al Aydid, Habib Abdurahman Ahmad Al Habsyi, dan KH. Ibrahim Karim.
Begitu juga sejumlah nama tokoh PPP yang cukup familiar di Jakarta juga hilang dari struktur kepengurusan harian DPW yang baru, yaitu Abdul Aziz yang mantan Ketua DPW PPP dan juga mantan Anggota DPR RI-DPRD DKI, serta mantan Sekwil DPW PPP PPP DKI Najmi Mumtaza Rabbany, yang juga putra Wakil Menteri Agama.
Mereka, disebut Maman sebagai tokoh-tokoh PPP yang potensial untuk mengembalikan suara umat ke PPP.
"Tokoh potensial dibabat habis, baik di pengurus harian maupun Majelis Syariah yang memang kita unggulkan tokoh-tokoh ulama yang berpengaruh di wilayah masing-masing, itu diberangus semua," jelas Maman.
"Saya enggak tahu, ada pesan apa di balik ini semua? apakah memang agar PPP tidak ada lagi pada Pemilu 2024 mendatang, atau bagaimana."
