Infografis
Suara.com - Partai Demokrat beri sinyal bakal melakukan pertemuan dengan Partai Golkar setelah sebelumnya Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan hal tersebut lebih dulu.
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, bahwa Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah memberikan teladan dengan kerap melakukan silaturami dengan partai lain.
"Merajut komunikasi dan kebersamaan sangatlah baik dalam menjaga kesejukan dalam kontestasi di Pemilu 2024. Kami pun ke depannya juga mungkin saja bersilaturahmi dan berkunjung ke teman-teman Golkar atau parpol-parpol lainnya," kata Herzaky kepada wartawan pada Rabu (8/2/2023).
Herzaky mengatakan, terkait kunjungan PKS terbaru menemui Golkar memang sudah dikomunikasikan sebelumnya bersama Demokrat terlebih dalam penjajakan Koalisi Perubahan.
Ia kemudian sesumbar, jika hanya Koalisi Perubahan yang sudah kuat lantaran cukup melebihi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden serta sudah memiliki bakal calon presiden. Kendati begitu, pihaknya tetap membuka ruang bagi partai lain bergabung.
"Kami tetap terbuka dengan teman-teman lain. Kalau tak pasti di tempat lain, lebih baik merajut kebersamaan dengan kami di Koalisi Perubahan. Demokrat mendukung penuh pertemuan ini karena jika ada partai lain yang juga ingin ikut serta dalam Koalisi Perubahan ini, Demokrat menyambut baik," sambungnya.
Ia pun mengatakan, jika memang ada yang ingin bergabung dengan Koalisi Perubahan maka harus menerima karakter perubahan dari koalisi tersebut.
"Harus bisa menyesuaikan. Kami bertiga sudah satu nafas. Nasdem dengan prinsip restorasi. PKS dengan semangat perubahan. Begitu juga Demokrat dengan semangat perubahan dan perbaikannya. Kalaupun ke depan berbeda pilihan, itu hal yang wajar," katanya.
Pertemuan
Baca Juga: Tetap Solid di KIB, Golkar Klaim Gak Goyang 'Digoda' NasDem hingga PKS
Sebelumnya, PKS baru saja mengunjungi Kantor DPP Partai Golkar untuk melakukan pertemuan pada Selasa (7/2/2023) sore. Pertemuan tersebut hanya membahas terkait hal normatif yakni soal kehidupan berbangsa dan bernegara.
