Infografis
Suara.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan perlu ada kondisi tertentu dan mendesak atau force majeure untuk membuat Pemilu 2024 ditunda.
Namun ditegaskan Doli, sejauh ini tidak ada kondisi yang mendukung untuk melakukan penundaan.
"Sampai sejauh ini kita belum menemukan kondisi untuk menunda Pemilu. Jadi ya kan namanya penundaan itu kan tentu sesuatu yang pasti tidak diduga. Nah, mungkin ada force majeure atau apa sampai sekarang kita berjalan aja," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2023).
Doli menjelaskan apa yang dimakud berjalan ialah menjalankan tahapan Pemilu sesuai jadwal yang telah disepakati antara DPR, pemerintah dan penyelenggara Pemilu hingga pada tanggal pencoblosan Februari tahun depan.
"At the time, sekarang ini, kita sedang melaksanakan sedang menjalankan perencanaan Pemilu yang sudah diputuskan seusai aturan yang berlaku. Itu tanggal 14 Februari 2024," kata Doli.
Sementara terkait kondisi tertentu yang bisa mengakibatkan Pemilu tertunda, Doli berharap hal itu tidak terjadi. Ia mengajak seluruh pihak mendoakan agar Pemilu berjalan lancar sesuai rencana.
"Kita berdoa saja tidak ada apa-apa di tanggal segitu sehingga tidak ada penundaan," kata Doli
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus menegaskan, tidak pernah ada pembahasan penundaan Pemilu 2024 di Komisi II. Penegasan itu menyusul isu tersebut yang mencuat kembali.
Ia menekankan konsep penundaan pemilu tidak ada didalam konstitusi. Karena itu apabila tetap dipaksakan tentu rencana penundaan Pemilu merupakan perbuatan melanggar undang-undang.
Baca Juga: Puja-puji Jokowi di HUT Gerindra: Elektabilitas Berpotensi Teratas hingga Prediksi Menang Pemilu
"Perlu saya tegaskan, bahwa Komisi II tidak pernah membicarakan wacana penundaan pemilu, baik dalam rapat terbatas maupun rapat pleno," kata Guspardi, Senin (6/2/2023).
