Infografis
Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyampaikan perkembangan terbaru soal Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagasnya bersama Gerindra.
Menurutnya, dalam waktu ke depan koalisinya sedang mempersiapkan membentuk tim ahli yang akan mengkaji desain politik dan pemerintahan.
"Perkembangan koalisi berjalan terus. Akan membuat tim ahli untuk mengkaji berbagai desain politik dan pemerintahan 2024," kata Cak Imin ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Sementara di sisi lain, Cak Imin menyampaikan, usai koalisinya membentuk Sekretariat Bersama atau Sekber, pihaknya siap menerima tamu dari partai lain. Terlebih jika ada parpol lain mau bergabung.
Baca Juga: Terkuak! Nama Anies Ternyata Tak Dibahas saat NasDem Kumpul Bareng Gerindra-PKB
"Kita juga siap menerima siapa saja tamu-tamu yang akan memberikan masukan, bekerja sama, dan juga partai-partai yang mau bergabung," ungkapnya.
Resmikan Sekber
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meresmikan Sekber Koalisi Gerakan Kebangkitan Indonesia Raya pada Senin (23/1/2023).
Prabowo menyampaikan, peresmian Sekber tersebut sebagai bukti jika Koalisi Gerindra-PKB solid dan punya semangat membela rakyat.
"Jadi hari ini adalah suatu bukti bahwa kerjasama kita solid, tekad kita solid, semangat kita tinggi, optimisme kita besar, keyakinan besar kita akan maju ke rakyat untuk membela kepentingan rakyat," kata Prabowo dalam sambutannya dalam acara peresmian Sekber, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).
Baca Juga: Manuver Mendadak NasDem Dekati Gerindra-PKB, Bagaimana Nasib Koalisi Perubahan?
Prabowo mengatakan, diresmikannnya sekber tersebut sebagai wujud pelaksanaan implementasi dari kerja sama politik yang sudah diputuskan dan sepakati bersama beberpa bulan lalu di Sentul, Jawa Barat, persisnya 13 Agustus 2022. Menurutnya, kerja sama yang sudah disepakati Gerindra-PKB adalah untuk menyongsong Pemilu 2024 mendatang.
"Dan selama ini, kerjasama itu kita laksanakan masing-masing partai konsolidasi di dalam untuk menyongsong menghadapi kewajiban kita semua, kewajiban WNI semua yaitu kewajiban konstitusional kita," tuturnya.
"Bahwa tidak lama lagi hampir satu tahun persis pada 14 Februari 2024 seluruh rakyat Indonesia akan melaksnakan hak kedaulatannya yaitu memilih pemimpin pemimpinnya dan wakil-wakilnya di lembaga legislatif," katanya.
