Infografis
Suara.com - Tinggal sembilan bulan lagi waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 2024, Anies Baswedan yang dijagokan akan bertarung menjadi pengganti Joko Widodo belum juga mendapatkan kepastian. Eks Gubernur DKI Jakarta itu tak kunjung mendapatkan ‘tiket’ untuk berlaga di Pemilu 2024. Padahal ia sudah dideklarasikan partai NasDem sebagai bakal capres.
Muncul anggapan ada upaya-upaya menjegal Anies melangkah ke gelanggang pesta demokrasi lima tahunan. Seperti peningkatan status hukum kasus dugaan korupsi Formula E ke tahap penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan dipaksakan. Anies pun sempat dipanggil sebagai saksi terkait kasus balapan mobil listrik yang digelar saat ia menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Tak sampai di situ, partai-partai penyokong Anies turut digembosi supaya berbalik badan agar koalisi perubahan, NasDem, Demokrat dan PKS tercerai. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak menyanggah dirayu untuk meninggalkan Anies dengan imbalan jabatan menteri di Kabinet Jokowi.
PKS memastikan menolak tawaran jabatan untuk bergabung di Kabinet Indonesia Maju Jilid kedua. Mereka memilih untuk menjadi partai oposisi hingga pemerintahan Jokowi selesai 2024. “Bagi PKS, tawaran apapun itu, menteri dan lain-lain sudah selesai. Majelis Syuro sudah tetapkan PKS oposisi hingga 2024,” kata Muhammad Kholid, Juru Bicara PKS saat dihubungi Suara.com, baru-baru ini.
Sedangkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berpandangan, meski dirinya mendengar adanya upaya penjegalan tersebut, partainya tidak akan terlalu ambil pusing. "Saya dengar (upaya penjegalan). Tapi saya tak akan fokus. Tiap orang melakukan banyak hal kepada target dan tujuannya, biarkan saja," tutur Mardani ditemui di Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
Menurutnya, yang penting kekinian PKS akan tetap fokus bekerja sesuai dengan tugas-tugasnya. Adanya penjegalan dianggap hal yang biasa dalam dunia politik.
Agak berbeda dari PKS, Demokrat berharap upaya-upaya penggembosan koalisi partai politik penyokong Anies tak terjadi. Anggota Majelis Tinggi partai Demokrat, Syarief Hasan mengimbau kepada semua elemen bangsa untuk menghargai hak masyarakat untuk memilih calon pemimpinnya dalam pemilu 2024. “Saya pikir gerakan-gerakan seperti itu, kami harapkan tidak terjadi,” ujar Syarief saat ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan akhir pekan lalu.
Saat ditanya apakah ada pihak luar yang merayu Demokrat untuk meninggalkan Anies dengan tawaran-tawasan jabatan kekuasaan? Ia menjawab normatif. “Ya jangan lah, janga sampai ada,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Demokrat Benny K Harman mengaku mendapatkan informasi ada upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan agar gagal maju menjadi capres 2024. Ia bahkan menyebut pihak yang berupaya untuk menjegal itu berupa genderuwo. "Saya hanya dengar saja, ada genderuwo. Genderuwo ini adalah suara yang tidak jelas asal usulnya, yang tidak menghendaki pak Anies menjadi calon presiden," kata Benny di kawasan Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada pertengahan september 2022 lalu.
Baca Juga: Nasib Anies Baswedan, Setelah Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Gagal Jadi Capres?
Benny mengaku tidak tahu akan sosok genderuwo yang dimaksud. Akan tetapi, ia menekankan adanya tangan tak terlihat atau invisible hand dibalik upaya penjegalan terhadap Anies.
