Infografis
Suara.com - Eks Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta Najmi Mumtaza Rabbany atau Gus Najmi angkat bicara soal pencopotan sejumlah pengurus PPP DKI yang dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) PPP Mardiono. Najmi membenarkan adanya kemungkinan keterkaitan keputusan Mardiono tersebut dengan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).
Najmi, yang juga dicopot oleh Mardiono bersama eks Ketua DPW PPP DKI Guruh Tirta Lunggana, mengakui, sebenarnya sampai saat ini tidak menerima penjelasan rinci dari DPP PPP soal perombakan pengurus ini.
"Narasi yang berkembang memang di antaranya persoalan kedekatan manuver PPP DKI Jakarta selama ini dengan salah satu bakal calon, ialah Pak Anies Baswedan," ujar Najmi alias Gus Najmi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2023).
Namun, dukungan DPW PPP DKI kepada Anies disebutnya lahir melalui proses yang demokratis dan melibatkan unsur kader dari tingkat bawah.
Baca Juga: Anak Haji Lulung Dicopot Diduga karena Dukung Anies Nyapres 2024, Politisi PPP: Apa Salahnya?
Secara resmi, dukungan disampaikan dalam dua agenda, yakni Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PPP DKI dan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) DPC PPP se-DKI Jakarta.
"Memang jika berkaitan dengan rekomendasi tersebut itu adalah pilihan rasional dan proses politik yang demokratis, karena melalui mekanisme musyawarah dan permintaan dari konstituen PPP," ucapnya.
Karena itu, ia menyayangkan keputusan Mardiono yang malah langsung merombak jajaran kepengurusan DPW PPP DKI tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu. Apalagi, sampai saat ini memang PPP belum mengusung siapapun sebagai capres pada Pemilu 2024 mendatang.
"Bahkan, tidak ada sama sekali pernyataan yang transparan mengenai rencana tersebut. Artinya, bisa ditekankan bahwa kerja-kerja politik beradab belum cukup mendapat tempat bagi segelintir orang yang culas," katanya.
Sebelumnya, tindakan Plt Ketua Umum PPP Mardiono belakangan menuai kecaman dari anggotanya di DKI Jakarta. Pasalnya, selain mencopot Guruh Tirta Lunggana dari Ketua DPW PPP DKI, Mardiono juga disebut memecat sejumlah ulama.
Baca Juga: Anak Haji Lulung dan Sejumlah Ulama Dipecat, Politikus Senior PPP: Ini Kesewenang-wenangan Mardiono
Hal tersebut disampaikan Politisi senior PPP yang juga mantan Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta 2014-2019, Maman Firmansyah.
Ia mengatakan, selain menabrak AD/ART partai, keputusan Mardiono mencopot anak Almarhum Haji Lulung dianggap sebagai bagian dari operasi politik untuk menghancurkan suara PPP di Ibu Kota.
Karena itu, ia mempertanyakan keputusan Mahkamah Partai DPP PPP yang diklaim sebagai dasar perubahan SK DPW PPP DKI Jakarta. Apalagi, keputusan Mahkamah Partai juga disebutnya cacat hukum lantaran gugatannya tidak sesuai AD-ART dasar tentang masa waktu Formatur Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP DKI.
Bahkan, alasan putusan Mahkamah Partai juga tidak pernah dibuka ke publik sampai hari ini.
"Ini sangat memprihatinkan, karena keputusan itu juga tidak berkorelasi dengan kepentingan perbaikan suara PPP di Jakarta. Bagi saya, ini kesewenang-wenangan dan (Mardiono) tidak mempunyai niat baik untuk memperbaiki suara PPP ke depan," ujar Maman.
Anggota Majelis Pertimbangan DPW PPP Jakarta ini juga mengatakan ulama yang dicopot Mardiono berasal dari internalnya. Di antaranya adalah, KH Munawir Aseli, KH Mahfud Asirun, KH Nursofa Tohir, Habib Idrus Jamalulail, Habib Ahmad bin Hamid Al Aydid, Habib Abdurahman Ahmad Al Habsyi, dan KH Ibrahim Karim.
Begitu juga sejumlah nama tokoh PPP yang cukup familiar di Jakarta juga hilang dari struktur kepengurusan harian DPW yang baru, yaitu Abdul Aziz yang mantan Ketua DPW PPP dan juga mantan Anggota DPR RI-DPRD DKI, serta mantan Sekwil DPW PPP PPP DKI Najmi Mumtaza Rabbany, yang juga putra Wakil Menteri Agama.
Mereka, disebut Maman, sebagai tokoh-tokoh PPP yang potensial untuk mengembalikan suara umat ke PPP.
"Tokoh potensial dibabat habis, baik di pengurus harian maupun Majelis Syariah yang memang kita unggulkan tokoh-tokoh ulama yang berpengaruh di wilayah masing-masing, itu diberangus semua," jelas Maman.
"Saya nggak tahu, ada pesan apa di balik ini semua? Apakah memang agar PPP tidak ada lagi pada Pemilu 2024 mendatang, atau bagaimana?" tanyanya.
