Suara.com - Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, membantah jika pihaknya disebut memaksakan ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Terlebih menjadikan AHY untuk cawapres sebagai syarat dalam penajajakan koalisi.
"Tidak ada paksa memaksa, tidak paksa memaksa," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Menurutnya, semua partai dalam penjajakan Koalisi Perubahan diberikan kesetaraan yang sama untuk bisa mengusulkan nama sebagai cawapres Anies.
"Semuanya dalam kesetaraan equal patnership prinsip ketiga partai ini sehingga semua-semuanya boleh mengusulkan. Boleh mendiskusikan tidak ada memaksakan begitu," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan, jika ada partai politik mengusulkan atau menyodorkan kadernya hal tersebut merupakan hal yang wajar. Terlebih kader tersebut dianggap mumpuni untuk didorong maju dalam kontestasi pemimpin nasional.
"Hal yang wajar kalau partai-partai memiliki kader yang mempuni yang punya kapasitas kapabilitas dan punya kemampuan untuk memimpin negeri ya diusulkan," tuturnya.
"Ya nggak apa-apa kita usulkan apalagi mas AHY punya elektabilitas punya infrastruktur partai punya sumber daya manusia yang tidak harus membentuk struktur karna strukturnya sudah ada gitu dan relawannya banyak yang sudah akan mendukung punya organisasi sayap," sambungnya.
Jangan Bawa Kepentingan
Sebelumnya Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, mengatakan bahwa jika ada partai politik lain yang mau mendukung Anies Baswedan maju di Pilpres 2024, maka jangan bawa kepentingannya masing-masing.
Baca Juga: Koalisi Perubahan Terlihat Tak Solid, Malah Ancam Gagalkan Anies di Pilpres 2024
Ali mengatakan, bahwa partai calon mitra koalisi pendukung Anies harus sama dengan NasDem, yang mendukung Anies bukan demi kepentingan partai tapi kepentingan bangsa keseluruhan.