Infografis
Pemberedelan yang dimaksud bukan seperti yang dilakukan rezim Soeharto saat era Orde Baru, melainkan mengancam jurnalis maupun perusahaan pers dengan pasal-pasal pidana.
Dewan Pers maupun aktivis menilai, 'pasal-pasal karet' tersebut membuat gerak peliputan kritis tak lagi leluasa.
Belum lagi pasal-pasal KUHP itu dikhawatirkan membuat ruang redaksi menerapkan swasensor karena takut disoal secara pidana.
Jurnalis maupun aktivis hak-hak kebebasan sipil juga masih terus memprotes KUHP baru. Sebab, produk hukum itu justru melanggengkan rezim hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik alias UU ITE.
Padahal, sejak diundangkan tahun 2008, UU ITE banyak memakan korban. Rata-rata korban pasal pencemaran nama baik UU ITE tersebut adalah aktivis maupun warga yang kritis.
DPR RI kini mempersilakan masyarakat yang masih memprotes KUHP baru tersebut untuk mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi RI.
Tapi di lain sisi, pernyataan tersebut justru menunjukkan para legislator mengakui masih banyak 'pasal-pasal kareet' dalam KUHP baru.
Selengkapnya, berikut infrografis sejumlah tokoh yang ikut mengkritik struktur hukum dalam KUHP baru tersebut.
---------------------------------
Baca Juga: KUHP Baru, Beredel Pers Gaya Baru?
Artikel ini adalah hasil kolaborasi peliputan antara Suara.com dan Jaring.id serta mendapat dukungan dari Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN).
