Infografis
Suara.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, termasuk di sektor kesehatan.
Salah satu kebijakan yang menimbulkan kekhawatiran adalah pemotongan anggaran kesehatan sebesar Rp19,6 triliun, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Nomor HK.02.02/A/548/2025.
Langkah ini menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap pasien gagal ginjal kronik khususnya pasien pasca transplantasi ginjal. Bagi pasien gagal ginjal, transplantasi ginjal merupakan salah satu prosedur penyelamatan jiwa, sehingga hal ini merupakan harapan hidup bagi mereka.
Untuk itulah, kebijakan tersebut menjadi sorotan bagi Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) sebab bakal menimbulkan dampak serius bagi pasien gagal ginjal.
"Kesehatan merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu negara. Ketersediaan layanan kesehatan yang optimal tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu tetapi juga produktivitas nasional," kata Ketua Umum KPCDI Tony Richard Samosir.
Apalagi tantangan terbesar bagi pasien transplantasi bukan hanya menjalani operasi, melainkan menjaga kesehatan ginjal baru mereka pascaoperasi.
Hal ini tidak terlepas dari ketersediaan obat imunosupresan (Takrolimus) yang stabil dan berkelanjutan. Takrolimus mempunyai indikasi untuk pencegahan rejeksi atau penolakan organ setelah transplantasi hati atau ginjal.
Selain itu, indikasi Takrolimus juga untuk pengobatan rejeksi atau penolakan organ hati atau ginjal pada pasien yang sudah mendapatkan obat-obat imunosupresan lainnya.
Sayangnya, beberapa bulan belakangan, perubahan merek takrolimus yang sering terjadi di RS menyebabkan variabilitas kadar obat darah pasien meningkatkan risiko penolakan akut serta memperburuk fungsi ginjal yang ditransplantasikan.
Baca Juga: Benarkah Pasien Penyakit Ginjal Kronis Dilarang Makan Buah? Ini Penjelasan Dokter
"Keadaan ini memicu pertanyaan, apakah hal ini terjadi akibat dari efisiensi anggaran yang sedang digaungkan oleh Pemerintahan saat ini?," kata Tony.
