Infografis
Suara.com - Prevalensi stunting atau segala permasalahan yang berhubungan dengan gangguan pertumbuhan pada anak-anak di bawah 5 tahun dan memiliki dampak terhadap pertumbuhan fisik adalah salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh Presiden Joko Widodo dalam masa 10 tahun pemerintahannya (2014-2024).
World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa stunting disebabkan gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, sampai stimulasi psikososial tidak memadai.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyebutkan, berdasarkan data United National International Children's Emergency Fund (UNICEF) dan WHO, angka prevalensi stunting Indonesia menempati urutan tertinggi ke-27 dari 154 negara yang memiliki data stunting. Kondisi ini menjadikan Indonesia berada di urutan kelima di antara negara-negara di Asia.
![Diagram penurunan prevalensi stunting [Setkab.go.id]](https://media.suara.com/pictures/original/2024/10/26/64386-setkab-stunting-diagram-02.jpg)
Akan tetapi, dalam dasawarsa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo berupaya terus menurunkan angka prevalensi stunting ini.
Dimulai dari masa sebelum beliau menjabat, yaitu 2013, angka prevalensi stunting di Indonesia mencapai 37,2 persen. Sedangkan standar prevalensi stunting dari WHO adalah di bawah 20 persen.
Untuk itu, penanganan stunting menjadi salah satu fokus penting dalam agenda Kepala Negara ketujuh Republik Indonesia. Melalui Kementerian Kesehatan, bimbingan dan penyuluhan mulai tingkat keluarga disampaikan lewat Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), untuk memantau dan meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok balita (anak usia 0-5 tahun) dan ibu hamil di Indonesia. Kemudian Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat).
Seperti saat Presiden Joko Widodo meninjau langsung sebuah Puskesmas di Provinsi Jawa Tengah pada 2024 untuk memastikan pusat layanan kesehatan itu telah dilengkapi peralatan USG (Ultrasonography).
"Kita harapkan nanti semua Puskesmas memiliki USG, sehingga kehamilan ibu, dan bayinya bisa dideteksi lebih dini dan semua data masuk ke pusat data di Jakarta. Ini penting sekali dalam rangka pengentasan stunting," ungkap Presiden Joko Widodo, sebagaimana dikutip dari Setkab.go.id.
Pada 2022, Pemerintah menyatakan bahwa angka stunting pada 2021 telah mengalami penurunan. Yaitu 24,4 persen, dan menargetkan prevalensi stunting pada 2024 menjadi 14 persen.
Baca Juga: 10 Tahun Jokowi, Peralatan USG Tersedia di 10 Ribu Puskesmas
Dalam Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Strategi Percepatan Penurunan Stunting (11/01/2022), Presiden RI Joko Widodo menyatakan stunting bukan hanya urusan tinggi badan, akan tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis.
