Cek Fakta
Suara.com - Prevalensi stunting atau segala permasalahan yang berhubungan dengan gangguan pertumbuhan pada anak-anak di bawah 5 tahun dan memiliki dampak terhadap pertumbuhan fisik adalah salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh Presiden Joko Widodo dalam masa 10 tahun pemerintahannya (2014-2024).
World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa stunting disebabkan gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, sampai stimulasi psikososial tidak memadai.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyebutkan, berdasarkan data United National International Children's Emergency Fund (UNICEF) dan WHO, angka prevalensi stunting Indonesia menempati urutan tertinggi ke-27 dari 154 negara yang memiliki data stunting. Kondisi ini menjadikan Indonesia berada di urutan kelima di antara negara-negara di Asia.
![Diagram penurunan prevalensi stunting [Setkab.go.id]](https://media.suara.com/pictures/original/2024/10/26/64386-setkab-stunting-diagram-02.jpg)
Akan tetapi, dalam dasawarsa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo berupaya terus menurunkan angka prevalensi stunting ini.
Baca Juga: 10 Tahun Jokowi, Peralatan USG Tersedia di 10 Ribu Puskesmas
Dimulai dari masa sebelum beliau menjabat, yaitu 2013, angka prevalensi stunting di Indonesia mencapai 37,2 persen. Sedangkan standar prevalensi stunting dari WHO adalah di bawah 20 persen.
Untuk itu, penanganan stunting menjadi salah satu fokus penting dalam agenda Kepala Negara ketujuh Republik Indonesia. Melalui Kementerian Kesehatan, bimbingan dan penyuluhan mulai tingkat keluarga disampaikan lewat Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), untuk memantau dan meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok balita (anak usia 0-5 tahun) dan ibu hamil di Indonesia. Kemudian Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat).
Seperti saat Presiden Joko Widodo meninjau langsung sebuah Puskesmas di Provinsi Jawa Tengah pada 2024 untuk memastikan pusat layanan kesehatan itu telah dilengkapi peralatan USG (Ultrasonography).
"Kita harapkan nanti semua Puskesmas memiliki USG, sehingga kehamilan ibu, dan bayinya bisa dideteksi lebih dini dan semua data masuk ke pusat data di Jakarta. Ini penting sekali dalam rangka pengentasan stunting," ungkap Presiden Joko Widodo, sebagaimana dikutip dari Setkab.go.id.
Pada 2022, Pemerintah menyatakan bahwa angka stunting pada 2021 telah mengalami penurunan. Yaitu 24,4 persen, dan menargetkan prevalensi stunting pada 2024 menjadi 14 persen.
Dalam Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Strategi Percepatan Penurunan Stunting (11/01/2022), Presiden RI Joko Widodo menyatakan stunting bukan hanya urusan tinggi badan, akan tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis.
“Oleh sebab itu target yang saya sampaikan 14 persen pada 2024. Ini harus bisa kita capai, saya yakin dengan kekuatan kita bersama semuanya bisa bergerak. Angka itu bukan angka yang sulit untuk dicapai asal semuanya bekerja bersama-sama,” tandas beliau.
Saat itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan resmi secara virtual setelah mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Strategi Percepatan Penurunan Stunting yang dipimpin Presiden Joko Widodo tadi.
Dijelaskan bahwa penurunan stunting ini terjadi di masa pandemi Covid-19 dan bukan terjadi di masa biasa. Sehingga harapannya penurunan kasus stunting bisa lebih tajam lagi sehingga target bisa tercapai.
“Targetnya jelas, yaitu menurunkan stunting kita. Per 2021 ada di angka 24,4 persen. Beliau (Presiden Joko Widodo) mengharapkan bisa mencapai angka 14 persen pada 2024. Hitung-hitungan kami, turunnya mesti 2,7 persen per tahun,” jelas Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Dalam upaya mencapai target menuju 14 persen, Pemerintah melakukan dua intervensi holistik. Yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
Intervensi spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dan kepada ibu sebelum dan di masa kehamilan, yang umumnya dilakukan di sektor kesehatan. Kemudian intervensi sensitif dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan merupakan kerja sama lintas sektor.
Dalam upaya menurunkan prevalensi stunting ini, 30 persen bergantung kepada intervensi spesifik, dan 70 persen bergantung kepada intervensi sensitif.
Sedangkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyatakan Rakernas yang berlangsung pada 2022 itu bertujuan mensukseskan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan 5 pilar. Yaitu: komitmen, pencegahan stunting, melakukan konvergensi, menyediakan pangan yang baik, dan melakukan inovasi terobosan dan data yang baik.
Dikutip dari sehatnegeriku.kemkes.go.id, dari target 14 persen untuk 2024, menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting nasional 2023 adalah 21,5 persen, atau turun sekitar 0,8 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Dengan kerja sama yang menyeluruh dari berbagai kementerian, angka penurunan prevalensi stunting ini diharapkan mampu segera mencapai target di masa pemerintahan yang baru, seperti telah dicanangkan Presiden Joko Widodo.
