Infografis
Suara.com - Dalam 10 tahun masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo tercatat telah menetapkan penanganan pasien dengan cara telemedicine atau rumah sakit tanpa dinding. Situasi ini berangkat dari kondisi gawat darurat global saat pandemi Covid-19 merebak dan membutuhkan penanganan berkesinambungan selama dua tahun. Termasuk masa pembatasan mobilitas masyarakat yang disebut sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Sebagaimana dikutip dari Presidenri.go.id, pada 13 April 2020 Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan dalam rapat terbatas yang digelar melalui telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta.
Salah satunya Presiden meminta Menteri Kesehatan agar betul-betul mengatur manajemen penanganan pasien terdampak virus corona. Dengan adanya rumah sakit (RS) tanpa dinding atau telemedicine, maka tidak semua orang harus pergi ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatannya. Sehingga risiko penularan kepada tenaga medis bisa dikurangi.
![Mantan Presiden Jokowi menyapa ratusan ribu warga di ruas Jalan Adi Sucipto, Solo menuju kediaman pribadi kawasan Sumber, Banjarsari, Minggu (20/10/2024). [Suara.com/Ronald Seger Prabowo]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/10/20/26859-jokowi-pulang-solo.jpg)
"Jangan semuanya masuk ke rumah sakit yang ada. Yang ringan, yang sedang, akan lebih baik kalau dibawa ke Wisma Atlet. Ini semua rumah sakit harus tahu. Kemudian yang perlu penanganan intensif, bisa dibawa ke rumah sakit yang ada, dan kalau yang tidak perlu penanganan intensif, bisa dirawat di rumah dengan isolasi mandiri," demikian papar Presiden Joko Widodo saat itu.
Baca Juga: Transformasi Kesehatan, 10 Tahun Jokowi, JKN Jangkau 98 Persen Rakyat
"Saya juga sangat menghargai. Ini yang belum banyak diungkap: bahwa kita memiliki rumah sakit tanpa dinding, telemedicine. Ini akan sangat bagus kalau ini bisa disampaikan, ini saya kira bedanya kita dengan negara lain," tandasnya memberikan apresiasi.
Dengan adanya fasilitas telemedicine, risiko penularan kepada tenaga medis bisa dikurangi.
"Saya mendapatkan laporan bahwa sekarang beberapa perusahaan aplikasi teknologi sudah masuk dan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Dari yang sebelumnya hanya 4 juta, sekarang sudah mencapai lebih dari 15 juta orang menggunakan aplikasi ini. Ini sangat bagus," ujar Presiden Jokowi memaparkan semakin tingginya aplikasi telemedicine di kalangan masyarakat kita.
Sementara itu, dikutip dari kantor berita Antara, di masa pandemi Covid-19, Presiden Jokowi menyatakan bahwa telemedicine menjadi pilihan untuk mengurangi beban fasilitas kesehatan dari puskesmas hingga rumah sakit.
"Ini penting agar fasilitas kesehatan kita bisa lebih fokus untuk menangani pasien dengan gejala berat mau pun pasien-pasien penyakit lain yang membutuhkan layanan intensif," tandas Presiden Jokowi.
Baca Juga: Senjata Jokowi Lewat Program DD, Berhasil Basmi Kemiskinan, Staf Desa di Bogor: Terima Kasih Pak
"Perbaikan berbagai sarana dan prasarana fasilitas kesehatan disesuaikan dengan karakter varian Omicron yang berbeda dengan varian yang sebelumnya dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula," ungkap beliau menjelang akhir 2021, saat varian virus Covid-19, Omicron masuk Indonesia.
Menurut Presiden Jokowi, salah satu perbaikan yang dilakukan pemerintah adalah melalui layanan telemedicine aplikasi layanan kesehatan.
Kehadiran telemedicine dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi semasa pandemi Covid-19 termasuk masa New Normal turut memberikan dampak positif dalam transformasi ketahanan kesehatan. Khususnya penguatan sistem deteksi dini dan respon cepat.
Di mana dalam pelaksanaannya, berlaku sistem pelaporan dan informasi secara digital, dan secara mekanisme melakukan respon cepat untuk menghadapi wabah atau kejadian luar biasa.
