Infografis
Hadir dalam kesempatan yang sama, dr. Yulianto Santoso Kurniawan, Koordinator Nasional AIHSPVAHSI memaparkan adanya tantangan selama pelaksanaan program vaksinasi inklusif.
“Saat itu, kami menemukan minimnya informasi vaksinasi COVID-19 yang diterima oleh kelompok rentan. Lalu juga waktu pelaksanaan vaksinasi yang tidak fleksibel, panjangnya antrian, tidak adanya juru bahasa isyarat atau JBI yang sebenarnya dibutuhkan oleh kelompok disabilitas, serta masih adanya diskriminasi pada kelompok tersebut. Selain itu, investasi pada generasi muda juga sangat penting untuk memupuk para agen perubahan ke depan. Untuk mengatasinya, AIHSP melalui program VAHSI segera menginisiasi kolaborasi dalam bentuk pentahelix yang melibatkan pemerintah, universitas, jurnalis, private sector, hingga organisasi masyarakat yang kami harap mampu menyebarkan metode komunikasi risiko yang lebih baik,” jelas Yulianto.
Pembelajaran vaksinasi inklusif COVID-19 di lima provinsi Pembelajaran vaksinasi inklusif dapat diambil dari praktik baik yang berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur.
Program dengan alokasi anggaran lebih dari AUD6.200.000 ini telah menjangkau langsung lebih dari 450.000 orang berisiko tinggi di lima provinsi tersebut.
Aron Aan Damara, relawan dari Komunitas Pemuda Peduli Lansia, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, pun menyampaikan kontribusi komunitasnyayang terdiri dari anak-anak mudayang melakukan pendekatan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik lansia yang sedang didekati. Upaya tersebut dinilai berhasil membuat lansia bersedia untuk divaksin.
“Lansia harus didekati secara halus dan tidak bisa dilakukan dalam satu kali percobaan. Di awal, biasanya menolak karena takut. Kuncinya adalah kesabaran. Layani dengan hati dan penuh kasih,” jelas Aron.
Selain komunitas anak muda di Jawa Tengah, tokoh adat perempuan juga memiliki peran penting dalam menyukseskan program vaksinasi inklusif COVID-19 ini, terutama dalam proses edukasi dan mengajak masyarakat adat di Sumba Barat Daya, NTT, agar mau divaksinasi.
Pendekatan ini dilakukan oleh seorang perempuan adat bernama Selvia Guber Derita atau kerap disapa Mama Dewi.
“Kami melakukan pendekatan dan kunjungan secara terus menerus agar masyarakat adat bersedia divaksinasi. Saya selalu katakan untuk menganggap saya sebagai mama, adik, atau saudara. Saya selalu memberikan keyakinan agar tidak perlu takut. Pemerintah mengadakan kegiatan vaksinasi bukan untuk buat kita mati, tetapi untuk membuat kita sehat,”tegas Mama Dewi.
Baca Juga: Berapa Biaya Pengobatan Covid-19 Terbaru? Tak Semuanya Ditanggung Pemerintah!
Selanjutnya, kelompok disabilitas juga menjadi kelompok prioritas yang harus dilibatkan dan diberikan kesempatan berpartisipasi dalam program vaksinasi inklusif COVID-19. Dengan keterlibatan kelompok disabilitas, diharapkan stigma negatif dan diskriminasi terhadap kelompok disabilitas akan hilang dalam masyarakat.
