Infografis
Suara.com - Pembahasan RUU kesehatan masih berlanjut. Saat ini, RUU kesehatan telah berada pada pembicaraan tingkat II. Meski demikian, RUU Kesehatan ini masih menuai banyak penolakan dan kritikan termasuk berbagai organisasi profesi. berbagai organisasi profesi.
Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. M. Adib Khumaidi, SpOT mengatakan, pihaknya akan terus melakukan langkah-langkah advokasi agar RUU Kesehatan tidak disahkan.
“Jadi upaya atau langkah-langkah advokasi akan terus kamu lakukan hingga saat ini,” ucap Dr. Adib dalam Jumpa Pers Menanggapi Perkembangan RUU Kesehatan, Senin (19/6/2023).
Tidak hanya itu, jika nantinya RUU Kesehatan ini disahkan, pihaknya bersama organisasi profesi seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Pengurus Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) akan melakukan mogok kerja.
Baca Juga: Inara Rusli Tertawa saat Tahu Virgoun ke Psikiater hingga Mogok Nyanyi: Enggak Salah?
Dr. Adib mengungkapkan, mogok kerja ini menjadi salah satu opsi yang dilakukan demi menolak RUU Kesehatan. Menurut Dr. Adib, menolak RUU Kesehatan ini tidak hanya difokuskan pada kepentingannya. Namun, hal ini juga demi kepentingan rakyar.
“Aksi mogok tetap menjadi satu opsi pilihan yang mungkin bisa kami lakukan. Itu hal saya kira perlu menjadi perhatian. Bahwa upaya yang kami lakukan ini bukan kepentingan kami organisasi profesi, tetapi kepentingan rakyat,” jelas Dr. Adib,
Oleh sebab itu, hingga kini pihaknya tetp memperjuangkan demi menolak RUU Kesehatan itu. Saat ini, pihaknya juga terus memantau perkembangan Paripurna RUU Kesehatan tingkat II.
“Apabila nanti seiring dengan perkembangannya kemudian memberikan pilihan kepada kami untuk tetap melanjutkan dalam sebuah bentuk aksi tadi, bukan tidak mungkin nanti akan tetap kami lakukan,” sambungnya.
Di sisi lain, terkait gerakan aksi penolakan ini juga menjadi pembahasan bagi teman-teman di daerah. Dr. Adib menjelaskan, pihaknya juga menyampaikan berbagai aspirasi dari berbagai teman-teman di daerah.
Baca Juga: Jalan Hek Kramat Jati Jaktim Tergenang, Banyak Motor Mogok
“Gerakan terkait penolakan untuk melanjutkan pembahasan ini juga sudah dilakukan teman-teman kami di seluruh Indonesia. Apa yang kami sampaikan ini juga sebagai perwakilan dari apa yang menjadi kegelisahan dan juga aspirasi dari teman-teman di daerah,” jelasnya.
Selain mogok tersebut menjadi salah satu opsi, saat ini pihaknya dan empat organisasi profesi lainnya akan mengambil langkah judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
“Apabila ini berlanjut sampai tingkat II dan disahkan, maka kami pun juga siapkan proses judicial review di Mahkamah Konstitusi,” ujar Dr. Adib.
