Infografis
Suara.com - Menanggapi larangan Jokowi beri biskuit untuk cegah stunting, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes memberikan penjelasan. Apa katanya?
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Maria Endang Sumiwi mengatakan pemilihan makanan pabrikan seperti biskuit diberikan oleh kader posyandu kepada balita, karena dinilai bisa dengan mudah memenuhi standar gizi yang diharuskan. Di sisi lain, pangan lokal yang memang lebih bergizi tidak mudah diolah.
"Karena detail (makanan tambahan) itu banyak ya, persyaratannya harus penuhi zat gizi apa saja. Pada saat itu kebijakan yang diambil adalah menggunakan pabrikan, karena ada standar yang harus dipenuhi, kalau pangan lokal mesti banyak yang kita lakukan," ujar Endang di gedung Kemenkes, Jumat (27/1/2023).
Sayangnya, saat itu karena mencari makanan yang terstandarisasi untuk balita, lalu keluarlah kebijakan pemberian biskuit. Apalagi makanan biskuit lebih mudah dan gampang diberikan kepada anak, untuk digenggam dan dimakan.
Baca Juga: Alhamdulillah! 2 Tahun Ini Jumlah Balita Stunting di Surabaya Terus Menyusut
"Pak Jokowi sendiri mau gampang-gampang aja nih, yang susah nyiapin di posyandu butuh banyak usaha," tutur Endang.
Tapi kini kata dia, Kemenkes telah melakukan ujicoba di 16 kabupaten, kader posyandu mengolah dan membuat makanan siap santap untuk balita, yang melakukan pemeriksaan atau penimbangan sebulan sekali.
"Ternyata kita sudah melihat di 16 kabupaten itu bisa dilakukan (buat makanan siap santap di posyandu), dimasak oleh kader dengan menu khusus yang memenuhi kebutuhan gizinya, baik protein atau kebutuhan gizi yang lain," jelas Endang.
Sehingga belajar dari suksesnya posyandu di 16 kabupaten kota, kebijakan makanan tambahan siap santap ini juga akan diperluas di seluruh Indonesia, atau 514 kabupaten kota.
Tapi khusus untuk 389 kabupaten kota dengan fiskal atau ekonomi pemerintah daerah yang rendah dan menengah, maka dana akan diberikan langsung oleh Kemenkes.
Baca Juga: Cegah Stunting, DPR Dukung Penuh Keinginan Jokowi Sediakan Alat USG di Puskesmas Seluruh Indonesia
"Tapi yang kami harapkan yang fiskalnya tinggi daerah, bisa menganggarkan 125 kabupaten yang fiskalnya tinggi," jelas Endang.
Sementara itu, selain mendapat 'sentilan' Jokowi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengaku ia pernah dimarahi profesor lantaran memberikan biskuit pada anak.
Termasuk beberapa waktu lalu Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr. Piprim Piprim B Yanuarso menyarankan untuk mengganti makanan tambahan anak di posyandu diganti menjadi protein.
"Mungkin nanti di posyandu-posyandu, pemberian makanan tambahan itu kaya dengan protein hewani, telur ikan, unggas, jadi bukan hanya kacang hijau atau biskuit, itu tidak selaras dengan jargon dan tagline kita," ujar Dr. Piprim saat konferensi pers Kemenkes terkait Hari Gizi Nasional beberapa waktu lalu.
