Infografis
Suara.com - Stroke masih menjadi salah satu pembunuh terbesar di Indonesia. Berdasarkan pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, penyakit stroke dapat membunuh sekitar 300 ribu orang setiap tahunnya.
Tingginya angka kematian ini sebab proses penyembuhan yang terbatas di Indonesia. Pasalnya, tidak semua rumah sakit di daerah memiliki fasilitas serta kemampuan untuk melakukan proses pengobatan penyakit ini.
Padahal, dengan stroke sendiri bisa ditangani dengan berbagai metode penyembuhan untuk mengurangi gejalanya, mulai dari trombektomi, coiling, dan lain-lain.
![Menteri Kesehatan, Budi Gunadi. [YouTube/Sekretariat Presiden]](https://media.suara.com/pictures/original/2022/06/14/70748-menteri-kesehatan-budi-gunadi.jpg)
Melihat permasalahan tersebut, Budi meminta sebelum akhir jabatannya di 2024 nanti, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono sebagai rumah sakit rujukan nasional untuk menekankan transformasi di berbagai berbagai kabupaten dan kota.
Baca Juga: Pertama Kalinya RSUD NTB Berhasil Lakukan Operasi Jantung Terbuka, Menkes Budi Sampai Bangga!
“Di sisa waktu saya ini saya ingin sekali menyelesaikan transformasi pilar kedua, yaitu transformasi sistem layanan rujukan bahwa seluruh rumah sakit di kabupaten kota provinsi, bisa melayani standar tertentu yang paling banyak bebannya ke masyarakat, baik dari sisi kualitas hidup, maupun sisi keuangan,” ucap Budi dalam konferensi pers secara daring, Senin (26/12/2022).
Budi menjelaskan, nantinya rumah sakit di kabupaten dan kota harus sudah bisa memiliki standar untuk melakukan bedah otak terbuka. Bahkan, ia meminta di 2024 nanti setidaknya sekitar 514 kabupaten dan kota bisa melakukan intervensi non-bedah, seperti coiling atau trombektomi.
“Saya benar-benar minta RSPON mengaktifkan fungsi pengapuannya, saya minta ini seluruh provinsi bisa bedah otak terbuka, jadi kalau Rs Ngoerah baru bisa trombektomi atau coiling saya ucapkan selamat, cuma belum selesai. By 2024 harus bisa melakukan bedah otak terbuka. RSPON juga harus memastikan 514 kabupaten dan kota harus bisa melakukan intervensi non-bedah, coiling atau trombektomi,” sambung Budi.
Tidak hanya itu, setiap bulannya Budi meminta adanya laporan dari rumah sakit di kabupaten dan kota mengenai perkembangan trombektomi dan coiling.
“Setiap bulannya saya juga mau ada laporan rumah sakit di kabupaten dan kota mana yang sudah bisa melakukan trombektomi dan coiling,” jelasnya.
Baca Juga: Kemenkes Revisi Gaji Dokter Internship Usai Viral Diprotes, Ini Rincian Besarannya
Dengan diharapkannya kemampuan rumah sakit untuk melakukan bedah otak terbuka, ini akan membantu masyarakat dalam penyembuhan. Nantinya, masyarakat tidak perlu pergi ke rumah sakit rujukan jauh.
Selain itu, BPJS juga dapat digunakan untuk menutup biaya pembayaran yang ada. Dengan demikian, kualitas hidup serta keunggulan masyarakat jadi lebih terjamin dan baik.
