Presiden Jokowi Berencana Hentikan PPKM, Ketua IDI Minta Surveilans Epidemiologi Tetap Dilakukan

Rabu, 21 Desember 2022 | 18:37 WIB
Presiden Jokowi Berencana Hentikan PPKM, Ketua IDI Minta Surveilans Epidemiologi Tetap Dilakukan
Warga beraktivitas ketika jam pulang kerja di Kawasan Sudirman - Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (7/2/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan rencana pemberhentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait pandemi Covid-19. Kebijakan itu kemungkinan akan dilakukan mulai akhir tahun 2022.

“Hari ini, kemarin, kasus harian kita berada di angka 1.200, dan mungkin nanti akhir tahun, kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita,” kata Presiden Jokowi pada Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023, di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Menurut data terakhir, lanjut Jokowi, tren penurunan kasus harian Covid-19 terus terjadi.

Hingga Selasa (20/12/2022), kasus Covid-19 harian sebesar 1.200 kasus. Hal itu menunjukkan penurunan drastis dibanding dengan puncak kasus saat varian Omicron yang mencapai 64 ribu kasus.

Baca Juga: Ngedumel Urusan Sampah Nggak Beres-beres, Jokowi: Sejak Saya Walkot Sampai Sekarang Belum Beres

Ilustrasi PPKM (PIxabay).
Ilustrasi PPKM (PIxabay).

Menanggapi rencana tersebut, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. Adib Khumaidi, Sp.OT., menyarankan sejumlah hal yang sebaiknya dilakukan pemerintah bila PPKM benar-benar ditiadakan.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan apa pun terkait pandemi Covid-19 harus tetap berdasarkan sisi kesehatan, epidemiologis, juga data dari keperawatan kesehatan dan positivity rate.

"Terlepas dari kebijakan nanti apakah ada PPKM atau tidak, maka yang harus dijaga adalah suatu surveilans epidemiologi dengan tetap memantau laporan yang berkaitan dengan masalah kasus Covid, baik itu kasus temuan positif maupun perawatan pendataan, ini harus tetap dilakukan," kata dokter Adib saat wawancara dengan suara.com, Rabu (21/12/2022).

Warga beraktivitas ketika jam pulang kerja di Kawasan Sudirman - Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (7/2/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]
Warga beraktivitas ketika jam pulang kerja di Kawasan Sudirman - Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (7/2/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]

Kemudian, peningakatan cakupan vaksinasi booster juga harus tetap berjalan. Menurut dokter Adib, oemerintab sebaiknya menargetkan untuk meningkatkan distribusi akses.

"Artinya kita tidak hanya melihat dari aspek perlunya PPKM atau tidak, karena situasi yang saat ini pun pasti sudah sangat dipahami oleh masyarakat. Yang penting sebetulnya sekarang, yang masuk jadi skala prioritas dan harus dilakukan dalam upaya untuk pandemi supaya segera berakhir sebetulnya dari masyarakat sendiri," tuturnya.

Baca Juga: Jokowi: Sejak Saya Jadi Wali Kota Sampai Sekarang, Urusan Sampah Belum Pernah Beres

Selain pemerintah, sikap masyarakat juga akan menentukan kapan wabah Covid-19 akan berakhir. Sehingga, masyarakat juga perlu sadar kalau potensi Covid-19 masih bisa terjadi kapan pun.

Sebab, bagaimana pun juga, status pandemi terhadap Covid-19 belum dihapus oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Jadi tetap harus ada penyadaran dari masyarakat. Kewaspadaan yang utama sekarang adalah masyarakat harus menjaga kesehatan. Kemudian kalau ada keluhan, istirahat atau segera berobat ke dokter. Kemudian makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga. Ini jadi satu hal yang perlu harus dilakukan," pesannya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI