Infografis
Suara.com - Otoritas Korea Utara tengah menyelidiki munculnya penyakit perut misterius yang menyerang sebuah wilayah pertanian.
Korea Utara, yang tengah mengalami peningkatan penyakit pernapasan karena Covid-19, menyebut penyakit saluran pencernaan menambah beban negara pimpinan Kim Jong Un ini.
Laporan KCNA menyebut Kim Jong Un memerintahkan pengiriman obat-obatan ke kota pelabuhan Haeju di kawasan barat untuk membantu para pasien. Kantor berita negara Korut itu tidak menyebutkan jumlah orang yang terkena ataupun memerinci penyakit-penyakit yang dimaksud.
"(Kim) menekankan pentingnya penanganan epidemi tersebut secepat mungkin dengan mengambil langkah tegas untuk mengarantina kasus-kasus terduga agar benar-benar bisa mengendalikan penyebarannya, juga dengan memastikan kasus-kasus tersebut melalui pengujian epidemiologi dan keilmuan," kata KCNA.
Wabah yang dilaporkan tersebut muncul pada saat Korut sedang menangani infeksi COVID-19. Negara itu pada Mei menyatakan berada dalam keadaan darurat --di tengah kekhawatiran menyangkut keterbatasan vaksin dan pasokan medis.
Sementara itu, badan intelijen Korea Selatan sebelumnya mengatakan kepada parlemen bahwa penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air, seperti tifus, sudah menyebar di Korut bahkan sebelum negara itu mengumumkan kemunculan wabah virus corona.
Korsel telah menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan Korut menangani wabah tersebut, namun Pyongyang tidak menggubris tawaran apa pun untuk berdialog, kata seorang pejabat pada kementerian Korsel urusan hubungan Korsel-Korut.
Salah satu tawaran yang tidak dipedulikan oleh Korut, menurut pejabat itu, adalah soal penyediaan vaksin COVID.
Pyongyang, ibu kota Korea Utara, telah setiap hari mengumumkan jumlah pasien yang mengalami demam namun otoritas tidak menyebut mereka sebagai pasien COVID --tampaknya karena kurangnya alat pengujian.
Baca Juga: Belum Selesai Dihajar Gelombang Covid-19, Korea Utara Harus Berhadapan dengan Wabah Misterius Ini
Kalangan pakar juga curiga bahwa angka-angka yang dilaporkan media yang dikendalikan pemerintah lebih kecil dari keadaan sebenarnya.
