Infografis
Suara.com - Saat ini Indonesia telah memiliki berbagai layanan kesehatan berbasis digital. Bahkan Chief of Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan (DTO Kemenkes) Setiaji mengungkap jika jumlahnya mencapai ratusan.
Sayangnya, 400 aplikasi kesehatan milik pemerintah tersebut belumlah saling terintegrasi. Ada beberapa datang yang sama bahkan dikumpulkan di aplikasi berbeda.
"Beberapa data dikumpulkan secara berbeda-berbeda, serta adanya duplikasi data, sehingga memberikan beban ygan besar bagi nakes untuk memberikan layanan dan tentunya ini tidak efektif," jelas dia dalam dalam jumpa pers secara virtual pada Senin (25/4/2022).
Untuk mengatasi permasalah tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan meluncurkan platform Indonesia Health Services (IHS) sebagai wadah yang mengintegrasikan aplikasi layanan kesehatan berbasis digital.
Baca Juga: Hari Ini, DKI Jakarta Sumbang Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Paling Banyak, Ada 135 Kasus
Ia menerangkan, IHS merupakan bagian dari agenda transformasi digital Kemenkes, yang nantinya akan menghubungkan berbagai macam layanan kesehatan yang di fasilitas kesehatan (faskes).
Saat ini Kemenkes tengah melakukan beta testing pada platform IHS yang rencananya akan diluncurkan pada Juli mendatang.
"Seluruh sistem pelaku kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, start up, vendor apotek kesehatan, laboratorium dan sebagainya, yang di mana di dalam IHS ini akan tersedia spesifikasi dan mekanisme standar yang mulai dari proses bisnis, data teknis dan tentunya juga dari sisi keamanan," jelasnya lagi.
Ia menuturkan, dengan adanya integrasi di IHS akan memberikan dampak yang luar biasa. Mulai dari tenaga kesehatan tidak perlu menginput data yang berulang dengan aplikasi yang berbeda.
Di sisi lain riwayat pengobatan pasien bisa diakses dan terpantau secara detil dan runtut meski pasien berobat di rumah sakit yang berbeda, atau melakukan pemeriksaan kesehatan di laboratorium berbeda.
"Tentunya koordinasi antara fasyankes dengan adanya pertukaran data tadi akan memudahkan untuk menyiapkan layanan rujukan yang berbasiskan kompetensi yang bukan berjenjang seperti saat ini. Sehingga masyarakat bisa langsung cepat mendapatkan tempat lokasi rujukan secara efektif," kata Setiaji.
Baca Juga: Cegah Kanker Serviks, Pemerintah Wajibkan Vaksin HPV
Dengan berkumpulnya data yang terintegrasi ini, pemerintah akan memanfaatkan data-data tersebut untuk menunjang keputusan ataupun memberikan layanan publik yang lebih baik.
Hal ini dalam rangka meningkatkan upaya deteksi dini dan juga pencegahan, sehingga upaya pemerintah untuk meningkatkan promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan menjadi lebih baik lagi.
Uji coba IHS atau beta testing akan dibuka selama satu bulan mulai dari 22 April hingga 22 Mei 2022. Adapun yang dapat mengikuti beta testing ini ialah para pelaku industri kesehatan mulai dari rumah sakit atau puskesmas, asuransi, laboratorium, start up kesehatan, telemedicine, apotek dan layanan kesehatan yang lainnya.
