Suara.com - Keterampilan tenaga kesehatan asal Indonesia rupanya tidak hanya diakui di dalam negeri. Siapa sangka, tenaga kesehatan Indonesia juga diminati oleh negara-negara lain.
Selain mengisi kebutuhan tenaga kesehatan di luar negeri, penempatan tenaga kesehatan ini menjadi salah satu cara untuk memaksimalkan penyerapan SDM kesehatan.
Berdasarkan data dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) tahun 2020, terdapat 633.025 perawat aktif secara STR, dan pada tahun 2025 secara komulatif diperkirakan akan menjadi 696.217 orang. Adanya surplus tenaga perawat ini harus diimbangi dengan penyerapan pendayagunaan sumber daya kesehatan.
Saat ini telah terjalin kerja sama dengan beberapa negara terkait penempatan tenaga kesehatan Indonesia.

Misalnya, kerja sama antara Indonesia dengan Jepang, telah dimulai pada tahun 2007 melalui penandatangan perjanjian Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Ada 2 (dua) jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan jepang yaitu Perawat dan Caregiver.
drs. Ahmad Syahrudin, M.Si, dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengatakan salah satu persyaratan menjadi perawat di Jepang, antara lain calon pekerja wajib lulus tes ujian nasional dan diberi kesempatan ujian nasional sebanyak 3 kali dalam masa kontraknya.
“Sama halnya dengan program penempatan perawat Indonesia ke Jerman, para kandidat wajib lulus uji kompetensi, ujian nasional, dan persyaratan lainnya. Selain itu, para kandidat juga harus mengikuti kursus Bahasa Jerman terlebih dahulu sebelum ujian,” katanya dikutip dari siaran resmi Kemenkes.
Saat ini, BP2MI tengah membuka pendaftaran dan seleksi Perawat bagi program G to G (Government to Government) ke Jerman Batch II, dimana informasi tentang pendaftaran dapat di akses pada tautan https://bp2mi.go.id/
Contoh lainnya, Kementerian Kesehatan memfasilitasi ketersediaan sejumlah perawat Indonesia untuk bekerja di Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Arab Saudi melalui program mandiri.
Baca Juga: Mudik Lebaran 2022, Kemenkes SIapkan 340 Pos Kesehatan di Sepanjang Jalur Mudik
Menteri Kesehatan Arab Saudi mengusulkan agar program dimaksud dapat dilakukan secara berkesinambungan secara G to G atau antar pemerintah. Proses interview dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2020 dengan difasilitasi Kementerian Kesehatan RI.