Infografis
Suara.com - Pemerintah lewat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memang memberikan 14 imunisasi dasar lengkap untuk anak yang bisa diakses gratis di puskesmas atau posyandu terdekat.
Tapi tidak menutup peluang ada masyarakat yang pilih lakukan imunisasi anak di rumah sakit atau klinik swasta. Lalu pertanyaanya apa beda imunisasi di posyandu dengan rumah sakit swasta?
Dijelaskan Spesialis Anak, dr. Arifianto, Sp.A bahwa dari sisi kualitas vaksin untuk imunisasi anak, di posyandu dan rumah sakit anak tidak ada perbedaan yang berarti.
"Barangnya sama persis, misalnya vaksin untuk DPT combo, misalnya pentabio dari Biofarma. Vaksin MMR cuma 1 persediaannya, yaitu yang dari india, itu mau di puskesmas atau di posyandu sama," ujar dr. Arifianto, dalam konferensi pers Pekan Imunisasi Dunia, Senin (11/4/2022).
Baca Juga: Waduh, Dua Tahun Pandemi Covid-19 1,7 Juta Anak Indonesia yang Belum Imunisasi Dasar Lengkap
Namun dr. Arifianto mengatakan perbedaanya hanya pada beberapa imunisasi yang vaksinnya disubsidi oleh pemerintah, dan itu dilakukan pemerintah sebagai perlindungan dasar anak atau pemenuhan hak anak untuk sehat.
Tapi ada beberapa imunisasi lanjutan, yaitu vaksin yang bukan program pemerintah yang tidak disubsidi, sehingga orangtua perlu membeli sendiri untuk anak mereka.
"Ada juga imunisasi dasar lanjutan dari Kemenkes tadi, di posyandu gratis, ada yang tidak gratis karena tidak disubsidi, beli sendiri," paparnya.
Lantaran bukan bagian imunisasi dasar lengkap, tapi dinamakan imunisasi dasar lanjutan sifatnya tidak wajib, maka ini diserahkan sepenuhnya pada orangtua.
Orangtua bisa menunggu vaksin yang disubsidi pemerintah, atau bisa mengaksesnya langsung ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau klinik swasta.
Baca Juga: Vaksin Covovax Ada di Balikpapan, Diperuntukan untuk Dosis 1 dan 2 Saja
"Tapi secara individu, ini kan memberikan hak anak setinggi-tingginya dan punya anggaran, sangat baik dan tidak buruk kalau melengkapi vaksin yang di luar subsidi dan di luar pemerintah," jelas dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) itu.
Imunisasi dasar lanjutan ini memang banyak disediakan oleh pihak swasta atau jalur mandiri, yang biasanya bukan disediakan pemerintah tapi oleh distributor.
"Distributor dan barang lain itu yang tidak ditanggung pemerintah subsidinya. Sebelumnya faskes-faskes yang jual program, dan kebetulan juga vaksin-vaksin yang dijual impor," terangnya.
Meski begitu menurut dr. Arifianto, pihak swasta juga bisa menyediakan dan mendapatkan vaksin gratis yang disubsidi untuk imunisasi dasar lanjutan anak dari pemerintah, yaitu dengan cara bekerjasama.
"Bekerjasama dengan puskesmas setempat, dan mengirimkan laporan berkala kepada puskesmas setempat," tutupnya.
