Infografis
Suara.com - Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) menegaskan bahwa dokter Terawan Agus Putranto diberhentikan dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), berdasarkan hasil Putusan Muktamar XXXI pada 25 Maret 2022.
Namun pelaksanaan putusan itu hanya bisa dilakukan oleh pengurus PB IDI. MKEK memberi batas waktu 28 hari pasca putusan muktamar bagi IDI untuk menjalankan hasil putusan tersebut.
Setelah tidak lagi menjadi bagian dari IDI, dokter Terawan otomatis akan kehilangan haknya sebagai anggota.
"Hak-hak sebagai anggota tentu tidak akan bisa didapat. Salah satunya rekomendasi izin praktik," kata Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHP2A) IDI Dr. dr. Beni Satria, MH(Kes)., dalam konferensi pers virtual, Jumat (1/4/2022).
Baca Juga: Usai Polemik Pemberhentian Terawan, Anggota DPR Dukung Menkumham Soal Evaluasi Posisi IDI
Berdasarkan UU praktik kedokteran, surat izin praktik (SIP) dokter dikeluarkan oleh dinas kesehatan setempat berdasarkan rekomendasi dari IDI. Saat diberhentikan menjadi anggota IDI, dokter Terawan otomatis tidak bisa lagi memperpanjang atau mengajukan rekomendasi izin praktik.
Selain itu, pemberhentian sebagai anggota IDI juga akan membuat dokter Terawan tidak bisa mengemban jabatan pada organisasi profesi dokter spesialis.
"Dalam IDI da banyak perhimpunan lagi, karena yang bersangkutan spesialis radiologi, kalau khusus di radiologi ada PDSRI. Jabatan sebagai ketua dan pengurus tidak bisa didapat karena status keanggotaannya dicabut," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua MKEK dr. Djoko Widyarto JS menjelaskan bahwa rekomendasi pemberhentian dokter Terawan akibat yang bersangkutan melakukan sejumlah pelanggaran etik kedokteran.
Pelanggaran itu sudah disinggung sejak Muktamar ke-30 IDI di Samarinda pada 2018. Saat itu, Terawan dijatuhi sanksi berat dengan pemberhentian sementara dari IDI. Namun, karena dianggap terus mangkir dari panggilan MKEK, Terawan dibebankan sanksi terberat berdasarkan Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh oada Maret 2022.
Baca Juga: Jalan Panjang Proses Pemberhentian Dokter Terawan dari Anggota IDI, Dimulai Sejak 2013
"Terkait Terawan pertimbangan cukup luas, kalau baca apa yang diputuskan (hasil Muktamar ke-31), pertimbangan cukup banyak. Itulah yang dipahami bersama bahwa apa yang dilakukan di Muktamar tidak serta merta, tapi ada proses panjang," ujar dr. Djoko saat konferensi pers, Kamis (31/3/2022).
Ia menambahkan, bahwa dokter Terawan dinilai tidak memiliki itikad baik dengan tidak mengindahkan panggilan MKEK IDI untuk meminta penjelasan terkait kode etik yang dilanggarnya. Sehingga memberatkan sanksi yang diberikan.
MKEK mencatat ada empat indikasi yang mengakibatkan sanksi bagi Terawan diperberat, di antaranya:
- Tetap jadi ketua profesi sekalipun yang bersangkutan tahu kalau itu tak boleh.
- Mengubah nama perhimpunan tanpa melalui Muktamar dan malah mendaftarkan ke notaris.
- Meminta untuk mengimbau kepada para anggota PDSRI (Persatuan Dokter Spesialis Radiology Pusat) untuk tak mengindahkan atau mengikuti rapat dengan ketua umum PB IDI ketika ada pertemuan dengan PB IDI.
- Berupaya pindah ke Jakarta Barat, meski domisili dan kerja atau praktek di Jakarta Pusat. Diduga untuk menghindari panggilan dan eksekusi sanksi.
