Sementara di Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, telah berhasil mengupayakan program vaksinasi booster meskipun di tengah keterbatasan vaksin dunia. Capaian Indonesia sebesar 6,06% dan terus ditingkatkan. Bila dibandingkan tingkat dunia, capaiannya mencapai 18,55%, dengan 15 negara memiliki rentang capaian antara 30 - 80%.
Dari penjelasan tersebut, menunjukkan disiplin prokes harus tetap dijalankan sembari meningkatkan cakupan vaksinasi booster. Lalu, peningkatan pengawasan prokes di tempat-tempat umum juga tak kalah penting.
Terkait ini, terdapat sekitar 6 ribu dari total lebih dari 80 ribu Desa/Kelurahan yang melaporkan hasil monitoring perubahan perilaku. Sayangnya, angka ini menunjukkan penurunan sejak akhir tahun lalu. Dari data laporan yang masuk, masih terdapat 29% atau 1.811 desa/kelurahan yang kepatuhan memakai maskernya masih rendah. Provinsi penyumbang terbanyak desa/kelurahan dengan kepatuhan rendah yakni Jawa Timur (366), Aceh (288), Jawa Tengah (227), Jawa Barat (140), dan Riau (137).
Dalam hal ini, peran Pemerintah Daerah penting untuk kembali meningkatkan pengawasan prokes di wilayahnya. Segera berikan teguran bagi mereka yang melanggar dan targetkan peningkatan kepatuhan di wilayah masing-masing.
Di sisi lain, Pemerintah Daerah bersama Pemerintah pusat terus berupaya meningkatkan cakupan vaksinasi booster nasional serta distribusinya ke seluruh pelosok negeri. Untuk masyarakat pun dihimbau untuk berperan aktif mengunjungi sentra vaksinasi terdekat untuk melengkapi dosis vaksinnya hingga dosis booster.
Untuk itu, masyarakat diharapkan cukup memahami pentingnya vaksin booster dan menerapkan prokes dengan ketat pada setiap kesempatan dalam beraktivitas. "Ingat, booster dan prokes adalah dua kunci tak terpisahkan. Kepatuhan kita, kunci keberlangsungan produktivitas ekonomi yang aman COVID," pungkas Wiku. [ANTARA]