Infografis
Suara.com - Kekacauan data surveilans Covid-19 yang menjadi perbincangan baru-baru mendapat perhatian dari epidemiolog. Sebab, bukan tak mungkin banyak kematian di daerah yang tidak terdata secara tepat.
Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Tri Yunis Miko Wahyono menemukan data tidak sinkron yang dirangkum pemerintah pusat selama beberapa hari ke belakang.
Padahal Tri Yunis masih menemukan antrian warga melakukan tes PCR dan antigen untuk Covid-19 di DKI Jakarta hingga Depok.
Perlu diketahui data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 12 Februari 2022 ditemukan 55.209 kasus baru, lalu menurun 44.526 kasus di 13 Februari, dan kembali menurun di 36.501 kasus pada 14 Februari.
"Lalu apa bahayanya, pemerintah akan kecolongan, di satu daerah banyak yang mati pemerintah tidak tahu apa intervensi yang harus dilakukan daerah ke daerah, menurut saya kacau balau," ujar Tri Yunis saat dihubungi suara.com, Selasa (15/2/2022).
Tri Yunis menambahkan, akibat kekacauan data ini pemerintah bisa membuat keputusan yang salah dalam mengintervensi penanganan pandemi Covid-19.
Selanjutnya, ia meminta pemerintah harus segera memperbaiki data Covid-19, meningkatkan surveilans testing dan tracing dari setiap kasus konfirmasi positif Covid-19 yang ditemukan.
"Jadi pemerintah harus perbaiki datanya, artinya menyediakan pemeriksaan gratis di puskesmas, isolasi yang benar. Kalau masyarakat tidak periksa, isolasi tidak terjadi," katanya.
"Jadi nggak enak aja, kasus turun senang, tapi tidak begitu di masyarakat, ini gimana?," lanjutnya.
Baca Juga: 68 Persen Pasien COVID-19 yang Meninggal karena Belum Vaksinasi Dosis Lengkap
Terakhir, Tri Yunis juga menyoroti penurunan kasus nasional ini tidak dibarengi dengan menurunnya angka kematian harian.
Adapun data Kemenkes mencatat terjadi 107 kematian baru per 12 Februari 2022, lalu bertambah jadi 111 kematian baru di 13 Februari, dan bertambah lagi 145 kematian baru di 14 Februari.
"Seharusnya kalau kasus konfirmasi menurun, maka kematian juga menurun. Jadi artinya ada kasus di masyarakat yang tidak terdiagnosis. Nggak jago surveilansnya," tutup Tri Yunis.
