Infografis
Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo terkait evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM 100 persen.
Pelaksanaan PTM 100 persen, kata KPAI, dinilai harus ditunda sementara karena temuan kasus Covid-19 di sekolah yang kembali meningkat. Evaluasi tersebut utamanya dilakukan di tiga provinsi yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan juga telah mengusulkan langsung kepada kepala koordinator pelaksanaan PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan agar PTM 100 persen di Jakarta ditutup selama sebulan.
Sebagai gantinya, sekolah kembali dilakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau belajar online. Tetapi, karena bersifat usulan, nantinya Pemerintah Pusat yang akan menentukan kebijakan seperti apa yang diambil terkait PTM.
"KPAI mendukung pernyataan Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen demi melindungi peserta didik dan pendidik", ujar Komisioner KPAI Retno Listyarti dalam keterangan tertulisnya.
KPAI mencatat adanya temuan kasus Covid-19 di sejumlah sekolah. Antara lain di 90 sekolah di DKI Jakarta, 15 sekolah di kota Depok (147 siswa positif), satu sekolah di Kota Solo (12 guru/siswa), 1 sekolah di kota Yogjakarta (2 siswa), Kota Bekasi (20 siswa), dan Kota Bogor (45 siswa/guru).
Data tersebut didapat dari hasil pantauan selama 3 Januari hingga 24 Januari 2022.
KPAI meminta Pemerintah belajar dari gelombang kedua, di mana Indonesia saat itu menghadapi banyak kematian akibat paparan varian delta. Sementara belajar dari negara lain yang lebih dulu diterpa varian omicron.
Laporan dari beberapa negara, proporsi anak yang dirawat akibat infeksi Covid-19 omicron lebih banyak dibandingkan varian sebelumnya. Terlebih, transmisi lokal varian omicron di Indonesia semakin meluas dan sudah ada kasus meninggal karenanya.
Baca Juga: Klaster Sekolah Meluas, PTM di DIY Dikurangi Jadi 50 Persen
Retno mengingatkan kalau pemerintah harus mengedepankan keselamatan anak-anak Indonesia.
