Infografis
Suara.com - Meningkatnya kasus COVID-19 varian Omicron membuat Satgas COVID-19 mewacanakan pemisahan pencatatan kasus baru dari pelaku perjalanan luar negeri dan penularan lokal.
Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Suharyanto mengatakan permintaan ini datang dari kepala daerah.
"Kepala daerah juga sudah minta asesmen per wilayah jangan dijadikan satu dengan kedatangan PPLN," kata Suharyanto, mengutip ANTARA.
Ia mengatakan peningkatan kasus positif Omicron di Indonesia umumnya terjadi pada sejumlah daerah yang menjadi tempat kedatangan PPLN seperti di DKI Jakarta dan Riau.
Satgas Penanganan COVID-19, kata Suharyanto, sudah cukup ketat melakukan pengawasan terhadap PPLN. Misalnya dengan ketentuan karantina selama sepekan hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa selama sepekan.
"Untuk luar Jawa disarankan dua pekan sekali. Tapi tidak seperti awal-awal Juli 2020 yang menghentikan mobilitas. Sebab kita ingin agar ekonomi tetap bergerak," ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga perangkat desa selalu menekankan bahwa untuk mematuhi protokol kesehatan perlu memakai masker sebagai suatu kewajiban di samping jaga jarak dan mencuci tangan.
Dihubungi secara terpisah, Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI) Pandu Riono mengatakan data kasus Omicron di pintu kedatangan luar negeri belum mencerminkan situasi nyata di level komunitas atau masyarakat.
"Data itu sebagian besar dari kasus perjalanan luar negeri dari hasil skrining bukan data dari kasus di masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Empat Warga Tangerang Positif Covid-19 Varian Omicron, Wali Kota Tangerang: Bukan Pekerja Bandara
Untuk memastikan kasus COVID-19 meningkat di Indonesia harus melihat tren data COVID-19 di masyarakat. Sebab hingga saat ini penularan di level komunitas masih relatif landai termasuk keterisian pasien di rumah sakit rujukan COVID-19.
