Terkait hal ini, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza mengatakan kebijakan PTM 100 persen berisiko meningkatkan penyebaran Covid-19.
"Sistem pendidikan nasional perlu dirancang untuk lebih resilien terhadap ancaman bencana dan pandemi menunjukkan urgensi untuk mempersiapkan hal tersebut. Selama pandemi masih ada, kami rasa sulit menciptakan kondisi ideal PTM 100 persen,” kata Nadia Fairuza melalui pernyataan tertulis, seperti dikutip dari Antara.
Nadia pun meminta pemerintah mengkaji ulang pelaksanaan kebijakan tersebut, terutama dengan merebaknya varian Omicron dan juga beragamnya capaian vaksinasi di berbagai daerah.
“Pelaksanaan PTM 100 persen dengan maksimal enam jam durasi pembelajaran masih cukup riskan dilaksanakan mengingat mulai merebaknya varian Omicron di DKI Jakarta. Hal tersebut semakin dikhawatirkan dengan belum meratanya akses vaksinasi untuk guru dan peserta didik,” katanya.
Menurut Nadia, perpaduan metode pembelajaran tatap muka dan daring, atau hibrid learning, dapat menjadikan sistem pendidikan Indonesia yang lebih resilien dan tahan bencana.
Ia juga menyarankan agar kuota PTM dikurangi menjadi sama seperti sebelumnya, yaitu berkisar 50-70 persen dengan disertai protokol kesehatan ketat. Orangtua dan siswa sebaiknya dapat memilih untuk mengikuti pembelajaran secara daring untuk menjamin keamanan kesehatan.