Belajar dari Eropa, Pelonggaran Pembatasan Aktivitas Masyarakat Tidak Boleh Sembarangan

M. Reza Sulaiman Suara.Com
Rabu, 24 November 2021 | 16:48 WIB
Belajar dari Eropa, Pelonggaran Pembatasan Aktivitas Masyarakat Tidak Boleh Sembarangan
Warga menutup jalan saat simulasi pelaksanaan PSBL di RT 05 RW 04, Petamburan, yang merupakan wilayah zona merah Covid-19 di Jakarta, Rabu (3/6/2020). [ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Meningkatnya kasus Covid-19 yang terjadi di benua Eropa turut mendapat perhatian dari Satgas Covid-19. Salah satunya adalah bagaimana peran pelonggaran pembatasan aktivitas yang berpengaruh terhadap kenaikan kasus.

Juru Bicara Satgas COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan, dalam pembukaan bertahap Indonesia dapat mempelajari pengalaman dari 4 negara di Eropa dalam penanganan pandemi COVID-19.

Agar masyarakat dapat kembali beraktivitas yang aman dan nyaman dari COVID-19. Juga, perlu diperhatikan lonjakan kasus di berbagai negara berpotensi importasi kasus.

"Dari kenaikan kasus di 4 negara ini, kita dapat belajar bahwa pembukaan aktivitas masyarakat yang terlalu tergesa-gesa dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat mengakibatkan lonjakan kasus yang sangat tajam," kata Wiku mengutip situs resmi Satgas Covid-19.

Baca Juga: Cegah Varian Baru saat Nataru, IDI Soroti Pentingnya Batasi Perjalanan Luar Negeri

Pengunjung berjalan di salah satu pusat perbelanjaan pada masa PPKM Level 4 di Jakarta, Senin (26/7/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
Pengunjung berjalan di salah satu pusat perbelanjaan pada masa PPKM Level 4 di Jakarta, Senin (26/7/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Lebih lanjut, 4 negara dimaksud ialah Austria, Belanda, Belgia dan Jerman. Keempatnya kini mengalami kenaikan kasus yang signifikan. Bahkan lebih banyak dari periode Nataru tahun lalu.

Padahal awal tahun 2020 atau awal pandemi pemerintah setempat mengimplementasikan wajib lockdown dan penggunaan masker. Namun, begitu kasus menurun di bulan Mei, pembatasan longgar sehingga aktivitas kembali normal dan masker tidak menjadi kewajiban.

Dampaknya, terjadi kenaikan kasus lagi pada September 2020 yang terus mencapai puncaknya pada akhir tahun 2020. Di Belgia, kenaikan kasus paling signifikan karena tidak menerapkan pembatasan aktivitas dan wajib masker saat awal kasus mulai naik.

"Lonjakan kasus ya g terjadi menyebabkan ke 4 negara kembali memberlakukan Lockdown dan wajib masker," imbuh Wiku.

Selanjutnya, pada awal 2021 setelah kasus mulai menurun, perlahan 4 negara ini melonggarkan pembatasan aktivitas dan kewajiban masker tidak lagi seketat awal. Kebijakan ini bertahan sekitar 8 bulan.

Baca Juga: Batasi Kerumunan Jelang Nataru, Batam Berlakukan PPKM Level II

Sayangnya, berdampak pada kasus yang melonjak tajam hingga lebih dari 180 kali lipat. Karena itu, saat ini Austria, Belanda dan Jerman kembali lockdown dan wajib masker, kecuali Belgia.

Dalam penerapannya tidak mudah dilakukan. Karena masyarakat menentang Lockdown hingga melakukan aksi massa. Disebabkan, dalam setahun ini masyarakat terbiasa beraktivitas normal dengan penggunaan masker yang tidak ketat.

Jika melihat lebih dekat pada lonjakan kasus 4 negara tersebut, kenaikannya tidak menyebabkan lonjakan pasien ICU dan lonjakan kematian. Hal ini dikarenakan cakupan 4 negara ini sudah cukup tinggi. Dari perbandingan data pada lonjakan pertama di tahun lalu sebelum ada vaksin, lonjakan kasus sejalan dengan lonjakan pasien Icu dan kematian juga.

"Meskipun demikian penting untuk diingat bahwa vaksin tetap tidak bisa mencegah naiknya kasus jika tidak dibarengi dengan penerapan disiplin protokol kesehatan," tegas Wiku.

Namun, upaya meningkatkan cakupan vaksinasi dosis lengkap harus terus dilakukan. Sebagai upaya perlindungan maksimal kepada minimal 70 persen populasi masyarakat.

Dengan belajar dari pengalaman 4 negara dimaksud, Wiku menekankan bahwa kebijakan yang tergesa-gesa dan tidak berhati-hati dapat mengakibatkan lonjakan kasus yang sangat tajam. Bahkan, penerapan kebijakan yang kurang tepat dapat memicu resistensi dari masyarakat terhadap perubahan kebijakan yang tiba-tiba dan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan.

Sementara, kepatuhan protokol kesehatan terutama memakai masker sangat berpengaruh besar dalam menekan penularan. Kebijakan bebas masker meskipun sudah vaksin tetap tidak bijak untuk diterapkan karena masker adalah tameng utama kita dalam melawan pandemi COVID-19 ini.

Lalu, kebijakan di suatu negara perlu diselaraskan dengan negara atau wilayah yang berbatasan langsung. Karena lonjakan kasus yang terjadi pada satu negara dapat mempengaruhi lonjakan di negara atau wilayah lainnya yang berdekatan. Tambahan lagi, cakupan vaksinasi yang tinggi terbukti dapat mencegah keparahan gejala pada pasien COVID-19 sehingga juga dapat menurunkan potensi kematian akibat COVID-19.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI