Infografis
Suara.com - Setiap daerah ditargetkan mampu menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada lansia minimal 60-70 persen dari populasi. Namun, kebanyakan kabupaten/kota belum mencapai target tersebut. Salah satunya di Pekanbaru.
PLT Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dr. Arnaldo Eka Putra, Sp.PD., mengungkapkan bahwa baru sekitar 41 persen lansia di Pekanbaru yang sudah divaksinasi Covid-19 setidaknya satu dosis. Apadahal targetnya mencapai 60 persen.
"Kita masih butuh sekitar 10.067 lagi vaksin lansia yang harus kita selesaikan," kata Arnaldo saat webinar Satgas Penanganan Covid-19, Kamis (11/11/2021).
Ia berharap, sasaran 10 ribu lebih itu bisa dicapai dalam waktu 11 hari, tepat saat masa evaluasi PPKM level pada 22 November mendatang.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Bali Ancam Tutup Bar Atau Beach Club Yang Nekat Gelar Party
![Vaksinasi lansia dengan layanan drive-thru di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/3/2021). [Ist]](https://media.suara.com/pictures/original/2021/03/17/36584-vaksinasi-lansia-di-kota-bogor.jpg)
"Mudah-mudahan ini bisa segera kita selesaikan pada 22 November nanti," ucapnya.
Secara Nasional, Kementerian Kesehatan memang menargetkan target vaksinasi Covid-19 bisa mencapai 70 persen populasi pada akhir tahun ini.
Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, tingkat vaksinasi nasional dari seluruh kelompok usia baru mencapai 61 persen atau sekutar 120 juta penduduk Indonesia telah disuntik vaksin dosis pertama.
Namun, dari jumlah tersebut, kelompok lansia menjadi yang paling sedikit. Dari target 21,5 juta orang harus divaksinasi Covid-19, baru tercapai sekitar 9,2 juta lansia.
"Baru 43 persen. Jadi kalau kita lihat berbanding terbalik dengan sasaran kelompok lainnya. Kalau yang lain tinggal 40 persen, tapi kelompok lansia justru baru 40 persen. Masih ada 60 persen lansia yang belum divaksinasi," ujarnya.
Baca Juga: Lagi! Kebakaran Landa RS Covid-19, Dua Orang Tewas
Nadia menyampaikan, selain vaksinasi terhadap semua kelompok umur diatas 12 tahun, penyuntikkan kepada lansia juga menjadi indikator penurunan level kabupaten/kota dalam penerapan PPKM.
