Infografis
Suara.com - Kenaikan kasus Covid-19 yang terjadi di sejumlah daerah sudah mendapat perhatin dari pemerintah. Meski begitu, pemerintah mengklaim kasus Covid-19 di Indonesia tetap terkendali.
Bahkan, penanganan Covid-19 diklaim terus membaik berkat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang konsisten dan selalu dievaluasi.
Data pada Organisasi Keseharan Dunia (WHO), Indonesia berada pada level 1 penularan Covid-19. Sedangkan menurut Nikkei Indeks pemulihan Covid-19 Indonesia berada diperingkat 41, tertinggi di Asia.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan bahwa penurunan kasus positif paling signifikan terlihat di wilayah Jawa-Bali.
Baca Juga: Anak Belum Vaksin Usai Perjalanan Luar Negeri Wajib Dikarantina 5 Hari
![Ilustrasi virus corona. [Shutterstock]](https://media.suara.com/pictures/original/2020/05/26/80444-ilustrasi-virus-corona.jpg)
"Kasus konfirmasi di Jawa-Bali mengalami penurunan hingga 99 persen dari puncak kasus pada 15 Juli lalu," kata Johnny melalui rilis Satgas Covid-19, Selasa (9/11/2021).
Meski begitu, ia meminta masyarakat tetap waspada dan belajar dari pengalaman negara lain yang mengalami lonjakan kasus akibat kelalaian menerapkan protokol kesehatan.
Menurut Johnny, meskipun kondisi Indonesia menunjukkan perbaikan laju penularan, namun peningkatan kasus masih bisa terjadi.
"Ada lima provinsi yang menjadi sorotan utama yakni Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Di Pulau Jawa-Bali, tren kenaikan kasus terjadi di 43 Kabupaten/Kota dalam 7 hari terakhir," katanya.
Johnny memastikan, pemerintah bergerak cepat mengidentifikasi dan melakukan intervensi demi menahan tren kenaikan kasus positif virus corona. Diakuinya bahwa pemberlakuan relaksasi PPKM berdampak pada kenaikan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi.
Baca Juga: Produsen Obat Bangladesh Luncurkan Obat Generik Covid-19 Pertama di Dunia
Peningkatan itu harus diwaspadai, karena terdapat 34 persen Kabupaten/Kota di Jawa-Bali yang mobilitasnya tinggi, namun tingkat vaksinasinya belum mencapai target.
Untuk itu, pemerintah daerah diminta berperan aktif dan tegas dalam menindak pelanggaran prokes dan memastikan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di tempat perbelanjaan, restoran, wisata, dan yang lain.
"Masyarakat harus tetap waspada dan belajar dari pengalaman negara-negara di Eropa yang mengalami lonjakan kasus akibat lalainya masyarakat menerapkan protokol kesehatan," pungkasnya.
