Infografis
Suara.com - Rachel Vennya dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya bersama dengan kekasih dan manajernya, hari ini, Kamis (21/10/2021). Hal ini merupakan buntut dari kaburnya Rachel Vennya dari karantina di Wisma Atlet beberapa waktu lalu, sepulangnya dari Amerika.
Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penangan Covid-19, Sonny Harry B. Harmadi, menegaskan bahwa tidak ada kompensasi atau pengurangan waktu untuk pelaku perjalanan dari luar negeri, baik itu WNI atau WNA, yang masuk ke Indonesia.
Hal itu dipastikan untuk mencegah masuknya varian baru dari SARS-CoV-2 yang bisa merusak capaian pengendalian Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini.
"Tidak ada toleransi sama sekali, tidak ada keringanan. Karantina itu kewajiban mengikuti aturan yang sudah ditetapkan," ujar Sonny, seperti dikutip dari Antara.
Baca Juga: Petisi Hukum Rachel Vennya Ditandatangani 11 Ribu Orang
Pemerintah Pusat telah menetapkan kewajiban karantina terbaru bagi pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia berlaku lima hari sejak kedatangan.
Waktu karantina lima hari itu telah mengalami penyesuaian, setelah sebelumnya pelaku perjalanan luar negeri harus ikut karantina selama delapan hari.
Tujuannya adalah sebagai tindakan preventif, karena meski pendatang sebelumnya mendapatkan hasil negatif dalam hasil tes usap PCR-nya, ia tetap berpotensi membawa virus dari luar negeri mengingat masa inkubasi virus SARS-CoV-2 di dalam sebenarnya berlangsung selama 14 hari.
Oleh karena itu, karantina wajib dilakukan agar virus corona dan varian barunya tidak lagi merebak dan merusak capaian pengendalian pandemi yang kini sudah baik di Indonesia.
Sangat disayangkan ketika ada pihak melanggar dan bekerjasama dengan oknum untuk lepas dari kewajiban yang masuk dalam tindakan pengendalian pandemi nasional.
Baca Juga: Menohok! Kalau Rachel Vennya Cuma Didenda, Deddy Corbuzier Juga Mau Melanggar
Sonny pun dengan tegas menyebutkan ada sanksi pidana yang bisa dijeratkan kepada pelaku perjalanan luar negeri yang mangkir dari kewajiban karantina.
"Hukuman pidananya 1 tahun penjara atau denda maksimal Rp 100 juta," pungkas Sonny.
