Infografis
Suara.com - Pemerintah diminta untuk tidak memperjualbelikan vaksin Covid-19 hingga kekebalan kelompok tercapai. Keberatan itu dsampaikan oleh Anggota Ombudsman RI Bidang Kesehatan, Indraza Marzuki Rais.
"Sudah komunikasi dengan Kemenkes (Kementerian Kesehatan), sepanjang belum terjadinya kekebalan komunal maka tidak etis dan tidak adil masyarakat harus membeli vaksin Covid-19," ujar Indraza seperti dikutip dari ANTARA.
Alasan ia meminta pemerintah tidak memperjualbelikan vaksin Covid-19 karena akses vaksin Covid-19 di sejumlah daerah juga masih timpang. Sehingga akan jadi tidak adil jika masyarakat harus membeli vaksin Covid-19.
Maka itu, Indra juga meminta kepada pemerintah untuk mengawasi sejumlah klinik atau tempat vaksinasi yang menjual vaksin Covid-19, terutama vaksin ketiga atau booster di masyarakat.
![Ilustrasi vaksinasi di Kediri [Foto: Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/08/04/64410-ilustrasi-vaksinasi-di-kediri.jpg)
"Daerah lain masih ada yang persentase angka vaksinnya 10-15 persen, mereka juga memerlukan vaksin," katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah soal edukasi manfaat vaksinasi.
"Edukasi manfaat vaksinasi kepada masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah," katanya.
Hal senada juga disampaikan Co-Inisiator LaporCovid-19, Ahmad Arif. Ia mengatakan, selama pandemi belum selesai maka vaksin Covid-19 harus gratis bagi seluruh masyarakat.
"Poinnya adalah selama pandemi ini masih terjadi maka tidak etis untuk diperjualbelikan," ujarnya.
Baca Juga: Peserta Vaksin Covid-19 Komplain Ditolak Puskesmas, Begini Penjelasan Dinkes Sleman
Menurut dia, kalau vaksin COVID-19 diperjualbelikan di pasar maka yang bisa mengakses dan membeli vaksin itu adalah hanya orang-orang yang memiliki uang saja.
