Kabinet mengatakan perusahaan dapat mempertimbangkan status vaksinasi karyawan mereka jika mereka mengetahuinya saat memutuskan untuk mengambil tindakan perlindungan.
Heil mengatakan pada stasiun TV ARD dia memahami bahwa banyak karyawan juga ingin mengetahui status vaksinasi rekan kerja mereka, namun hukum Jerman membuat mereka tak bisa menanyakan informasi itu.
"Data kesehatan karyawan sangat sensitif," kata Menteri Kehakiman Christine Lambrecht pada kelompok media Funke.
Namun dia menambahkan bahwa memberi hak kepada pemberi kerja untuk mengetahui informasi itu dimungkinkan di tempat-tempat kerja yang sangat berisiko.
Heil mengatakan solusi yang pragmatis diperlukan, misalnya di rumah sakit atau penjara.
Pengecualian pada undang-undang privasi telah dilakukan dengan memberi izin pada restoran untuk dibuka kembali dengan syarat karyawan dan pelanggan menunjukkan mereka telah divaksin, sudah sembuh atau hasil tes negatif.
Heil mengatakan hal yang sama bisa diterapkan pada lingkungan berisiko lainnya, namun langkah semacam itu tergantung pada menteri kesehatan.
Ribuan orang turun ke jalan di Berlin pada Sabtu dan Minggu dalam aksi protes menentang vaksinasi dan pembatasan COVID-19.
Jerman melaporkan 13.351 kasus baru dan 23 kematian pada Rabu, menambah total kasus menjadi 3,9 juta lebih dan 92.223 kematian.
Baca Juga: Kubu Raya Target Pemberian Vaksin COVID-19 untuk 12 Ribu Ibu Hamil