Infografis
Suara.com - Jerman tampak serius tidak mewajibkan vaksinasi COVID-19 bagi warganya, berbeda dengan negara-negara Eropa lainnya.
Bahkan, Jerman tidak membolehkan perusahaan untuk mengetahui status vaksinasi karyawan. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan akan ada permintaan atau pertanyaan tentang status vaksinasi, di tempat-tempat tertentu.
Heil mengatakan permintaan soal status vaksinasi karyawan bisa saja dilakukan di tempat-tempat yang berisiko.
Banyak negara mengharuskan vaksinasi di sejumlah sektor, seperti kesehatan dan pelayanan umum. Beberapa perusahaan, khususnya di Amerika Serikat, telah mewajibkan karyawan mereka menjalani imunisasi.
Baca Juga: Kubu Raya Target Pemberian Vaksin COVID-19 untuk 12 Ribu Ibu Hamil
![Ilustrasi sertifikat vaksin. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/08/10/83773-ilustrasi-sertifikat-vaksin-sertifikat-vaksinasi.jpg)
Namun Jerman memiliki undang-undang kerahasiaan data pribadi yang ketat karena tidak ingin mengulangi sejarah kelam selama diperintah Nazi dan Komunis ketika negara mengawasi rakyatnya.
Menteri Tenaga Kerja Hubertus Heil mengatakan itu berarti perusahaan tak memiliki hak untuk mengetahui informasi terkait kesehatan karyawan mereka.
Sektor bisnis Jerman telah mendorong diberikan izin untuk menanyakan pekerja soal vaksinasi.
Pemerintah juga tengah berusaha agar lebih banyak penduduk menerima vaksin ketika kasus infeksi meningkat.
Hampir 61 persen populasi Jerman telah divaksin lengkap dan 65 persen sudah menerima setidaknya satu dosis.
Baca Juga: Bupati Landak Minta Vaksinasi COVID-19 Tepat Sasaran untuk Tekan Kasus
Kabinet pada Rabu sepakat untuk mengharuskan perusahaan mengizinkan karyawan mereka libur untuk menjalani vaksinasi.
Kabinet mengatakan perusahaan dapat mempertimbangkan status vaksinasi karyawan mereka jika mereka mengetahuinya saat memutuskan untuk mengambil tindakan perlindungan.
Heil mengatakan pada stasiun TV ARD dia memahami bahwa banyak karyawan juga ingin mengetahui status vaksinasi rekan kerja mereka, namun hukum Jerman membuat mereka tak bisa menanyakan informasi itu.
"Data kesehatan karyawan sangat sensitif," kata Menteri Kehakiman Christine Lambrecht pada kelompok media Funke.
Namun dia menambahkan bahwa memberi hak kepada pemberi kerja untuk mengetahui informasi itu dimungkinkan di tempat-tempat kerja yang sangat berisiko.
Heil mengatakan solusi yang pragmatis diperlukan, misalnya di rumah sakit atau penjara.
Pengecualian pada undang-undang privasi telah dilakukan dengan memberi izin pada restoran untuk dibuka kembali dengan syarat karyawan dan pelanggan menunjukkan mereka telah divaksin, sudah sembuh atau hasil tes negatif.
Heil mengatakan hal yang sama bisa diterapkan pada lingkungan berisiko lainnya, namun langkah semacam itu tergantung pada menteri kesehatan.
Ribuan orang turun ke jalan di Berlin pada Sabtu dan Minggu dalam aksi protes menentang vaksinasi dan pembatasan COVID-19.
Jerman melaporkan 13.351 kasus baru dan 23 kematian pada Rabu, menambah total kasus menjadi 3,9 juta lebih dan 92.223 kematian.
