Infografis
Suara.com - Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan pandemi COVID-19 adalah meluruskan hoaks alias kabar bohong yang beredar.
Hal ini diakui sendiri oleh Juru bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dr. Siti Nadia Tarmizi.
Ia mengatakan hoaks menghambat sosialisasi, edukasi dan percepatan vaksinasi demi mengejar target herd immunity.
"Kendala terbesarnya adalah misinformasi dan hoaks. Seiring dengan informasi yang kita berikan, hoaks dan misinformasi juga semakin banyak. Saat ini, informasi salah atau hoaks terkait vaksin ada 1.300. Ini adalah sebuah tantangan," kata dr. Nadia dilansir ANTARA.
Lebih lanjut, dr. Nadia mengatakan hoaks dan misinformasi muncul secara timbul-tenggelam. Menurutnya, ini adalah tantangan utama, dan penting bagi masyarakat untuk lebih jeli dan kritis dalam menerima, menerima, hingga menyebarkan sebuah informasi.
"Ini adalah tantangan utama, agar masyarakat mau cek beritanya hoaks atau tidak," kata dia.
dr. Nadia melanjutkan, isu yang paling banyak diangkat di narasi hoaks terkait vaksinasi adalah mengenai efek samping. "Seperti misalnya setelah vaksin malah menjadi lumpuh, meninggal dunia, sampai tubuh tertanam chip, dan lainnya," jelasnya.
"Kalau (hoaks/misinformasi) terkait COVID-19, banyak sekali, terutama soal obat-obatan COVID-19 dan setelah vaksinasi seperti air kelapa, susu kaleng, minyak kayu putih, dan lainnya. Ada juga soal COVID-19 adalah penyakit seperti flu dan tidak perlu masker. Ini misleading jika kemudian masyarakat membaca hal tersebut," imbuhnya.
Hoaks dan informasi salah tersebut, lanjut dr. Nadia, dapat menciptakan keraguan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. "Ini membuat masyarakat ragu-ragu, karena edukasi dan sosialisasi yang belum sampai dan tidak tahu harus bertanya ke mana," katanya.
Baca Juga: Tidak Ada Dosis Ketiga Vaksin Moderna untuk Masyarakat Umum dan Berita Kesehatan Lain
Menambahkan, Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Ahmad Yani mengatakan sosialisasi dari pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya yang semakin masif digaungkan diharapkan bisa meredakan informasi-informasi yang salah tersebut.
