Pemerintah Diminta Jangan Buru-Buru Longgarkan PPKM, Begini Saran Epidemiolog

Senin, 23 Agustus 2021 | 14:16 WIB
Pemerintah Diminta Jangan Buru-Buru Longgarkan PPKM, Begini Saran Epidemiolog
Ilustrasi PPKM Darurat. [Ist]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Epidemiolog Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tidak terburu-buru melakukan pelonggaran aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.

Ia mengatakan, paparan infeksi Covid-19 di Indonesia saat ini masih tinggi sehingga risiko penularan juga masih besar.

"Kita masih dalam level penularan tinggi, artinya masih banyak kasus infeksi berkeliaran yang tidak terdeteksi. Dengan positivity rate tinggi itu risiko paparan ketika orang keluar, beraktivitas, itu tinggi," kata Dicky saat dihubungi suara.com, Senin (23/8/2021).

Menurutnya, aturan PPKM khususnya Jawa-Bali belum bisa dicabut, yang mana akan selesai hari ini, Senin (23/8/2021).

Baca Juga: Dua Minggu PPKM Level 4, Ratusan Kendaraan Menuju Siantar Diputar Balik

Tetapi, dengan adanya tingkat level pada aturan PPKM tersebut, Dicky menyarankan sebaiknya pelonggaran lebih dilakukan dengan menurunkan tingkat level tersebut, bukan mencabut PPKM seutuhnya.

Namun, ia menegaskan, dalam rangka menurunkan tingkat level PPKM suatu wilayah juga harus disesuaikan dengan kondisi nyata terkait paparan virus Corona yang terjadi.

"Harus ditegaskan dulu performa indikatornya supaya tidak berubah-ubah, supaya tidak ada negosiasi. Kita kan terbiasa begitu, dulu PSBB, ada PSBB transisi, ada negosiasi, itu tidak bisa dalam situasi seperti ini."

"Kita Jangan membawa kebiasaan kita dalam bernegosiasi, karena ini masalah nyawa. Kalau memang mau PPKN level 4, ya patuhi indikatornya. Kalau memang layak ke (PPKM level) tiga, patuhi juga indikatornya," tuturnya.

Di samping memastikan indikator dari penetapan PPKM, Dicky mengingatkan bahwa pemerintah masih punya pekerjaan rumah dalam meningkatkan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment.

Baca Juga: Ridwan Kamil Beberkan Pendapatan Jabar yang Hilang selama PPKM, Sehari Bisa Rp 20 Miliar

Pelacakan orang yang kemungkinan terpapar Covid-19 justru cenderung turun sehingga belum sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mengatur minimal 1 orang per 1.000 penduduk dalam satu hari.

Menurut Dicky, testing dan tracing Indonesia saat ini turun menjadi 0,4 per 1.000 penduduk.

Walaupun beberapa daerah mungkin sudah mencapai target testing dan tracing, Dicky mengatakan, hal itu perlu dilakukan merata di seluruh wilayah Indonesia agar positivity rate secara nasional juga membaik.

Selain itu, treatment juga dikatakan belum optimal. Lantaran angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia masih di atas seribu sejak awal Juli lalu.

"Bila melihat keberhasilan (pengendalian Covid-19) itu juga melihat angka kematian. Jadi kalau melihat performa yang nyata, angka kematian juga selain tes positif. Kedua hal itu menunjukkan yang belum bisa kita bernapas lega, belum bisa kita melakukan pelonggaran di banyak tempat," ucapnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI