Infografis
Suara.com - Masih belum meratanya distribusi vaksinasi Covid-19 di banyak negara, membuat Organisasi Kesehatan Dunia menyerukan moratorium atau menghentikan vaksin booster dosis ketiga Covid-19 setidaknya akhir September.
Kepala Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus mendesak negara-negara dan perusahaan yang mengendalikan pasokan dosis untuk segera mengubah arah dan memprioritaskan negara-negara yang kurang kaya.
Ini untuk mengatasi ketidakadilan drastis dalam distribusi dosis antara negara kaya dan miskin. Demikian seperti dilansir dari France24.
Lantas bagaimana dengan pemberikan dosis ketiga untuk tenaga kesehatan di Indonesia?
Baca Juga: Politisi PDIP Sentil Solo 'Diistimewakan' Vaksinasi Covid-19, Luhut Langsung Beri Jawaban
Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau booster bagi tenaga kesehatan akan tetap berjalan.
"Tetap diberikan. Moratorium untuk negara-negara yang punya vaksin dan diberikan untuk masyarakat umum," kata Nadia saat dihubungi suara.com, Kamis, (5/8/2021).
Selain itu, menanggapi rencana pemberian vaksinasi Covid-19 dosis ketiga untuk masyrakat umum, Nadia juga mengatkan akan menunggu rekomendasi lebih lanjut.
"ini nanti kita tunggu lebih lanjut dari publikasi ilmiahnya dan rekomendasi lebih lanjut dari WHO,"kata Nadia.
Israel bulan lalu mulai meluncurkan vaksin booster untuk usia di atas 60-an, dan Jerman mengatakan Selasa akan mulai menawarkan dosis ketiga vaksin Pfizer/BioNTech dan Moderna dua suntikan mulai September.
Baca Juga: Target 40 ribu Warga Divaksin Setiap Hari di Jakbar belum Tercapai
Inggris akan menawarkan 32 juta warganya dosis ketiga mulai awal September, dan Prancis juga merencanakan peluncuran suntikan booster untuk orang tua dan orang dengan gangguan kekebalan mulai awal musim gugur.
Tedros mengatakan pada konferensi pers bahwa dia mengerti mengapa negara-negara ingin melindungi warganya dari varian virus Delta yang lebih menular, yang pertama kali diidentifikasi di India.
"Tetapi kami tidak dapat menerima negara-negara yang telah menggunakan sebagian besar pasokan vaksin global menggunakan lebih banyak lagi, sementara orang-orang yang paling rentan di dunia tetap tidak terlindungi," katanya.
“Kami membutuhkan pembalikan yang mendesak, dari sebagian besar vaksin masuk ke negara-negara berpenghasilan tinggi, ke sebagian besar ke negara-negara berpenghasilan rendah.”
