Cek Fakta
Suara.com - Pandemi Covid-19 paling terasa dampaknya pada kelompok rentan. Dalam banyak kasus kelompok masyarakat rentan situasi kehidupan dan pekerjaannya tidak memungkinkan social distancing dan bekerja dari rumah.
Dalam keterangannya, menurut Hygiene and Behaviour Change Coalition (HBCC) Programme Manager, Saniya Niska, kelompok rentan ini dinilai paling sulit melaksanakan perilaku kebersihan, karena terbatasnya akses air bersih, sabun, dan fasilitas sanitasi, serta rendahnya kesadaran atau informasi tentang perilaku yang aman.
Selain itu, kelompok tersebut juga sangat bergantung pada pasar tradisional, penggunaan sarana transportasi umum, puskesmas, serta kemungkinan anak-anaknya akan masuk kembali ke sekolah untuk pembelajaran tatap muka.
Maka dari itu, dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, SNV Indonesia mendesain program perubahan perilaku yang bertujuan untuk mengubah perilaku 3M serta pembersihan permukaan dan disinfeksi.
Baca Juga: Kasus Aktif COVID-19 Mulai Turun, Anies: Pandemi Belum Tuntas, Tak Boleh Kendor
![Pelayan memasang poster imbauan kepada pengunjung di pintu masuk salah satu warung kopi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (29/5). [ANTARA FOTO/Arnas Padda]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/05/29/81613-protokol-kesehatan-di-warung-kopi.jpg)
Program yang bernama Hygiene and Behaviour Change Coalition (HBCC) ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Inggris dan Unilever.
HBCC Programme Manager, Saniya Niska menjelaskan tiga pendekatan program HBCC, yaitu peningkatan kesadaran publik melalui media massa, kampanye perubahan perilaku di tingkat kabupaten/kota, serta perubahan perilaku dengan media digital, dengan target sasaran utama adalah murid sekolah, petugas kebersihan, kelompok disabilitas dan pengguna fasilitas kesehatan dan fasilitas umum.
Menurut Saniya, selama 11 bulan pelaksanaan Program HBCC di 8 kabupaten dan 2 kota (Cimahi, Gunung Kidul, Surakarta, Bantul, Probolinggo, Kebumen, Sleman, Gresik, Lombok Timur dan Lombok Tengah) telah terlihat praktik baik perubahan perilaku kebersihan dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19.
Contohnya, kampanye perubahan perilaku School of 5 di 101 sekolah dan madrasah telah menjangkau 1.342 guru dan lebih dari 100 ribu murid. Berbagai sesi yang dilaksanakan daring dan luring telah meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kepercayaan diri untuk mempraktikkan upaya 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).
“Anak-anak didorong untuk berkomitmen melalui ikrar 3M dan mempromosikan 3M ke keluarga dan lingkungan terdekat. Lebih dari 600 dokter kecil (dokcil) juga dilatih untuk menjadi role model bagi teman-temannya,” tambah Saniya mengenai kampanye di sekolah.
Baca Juga: Keras! Anies ke Penimbun Oksigen: Tindakan Mereka Memalukan Anak-Cucunya
Selain itu, dalam Lokakarya Diseminasi Nasional: Praktik Baik dan Pembelajaran Program HBCC Tanggap COVID-19 dengan Intervensi Higiene, Selasa (27/7) juga menjelaskan kampanye 5-Bintang di puskesmas, pasar, dan terminal. 5-Bintang mewakili perilaku 3M, pembersihan permukaan, disinfeksi, juga aksesibilitas dan bertujuan untuk menjadikan seluruh faskes dan fasum dampingan berbintang 5.
Dalam kampanye HBCC, inklusi disabilitas terintegrasi di seluruh kegiatan. Hardiyo, Ketua Pusat Pemberdayaan Disabilitas Mitra Sejahtera menekankan pentingnya pelibatan penyandang disabilitas dalam kampanye, termasuk desain dan produksi sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di sekolah, faskes, dan fasum.
Pelibatan dan kolaborasi aktif ini bertujuan agar kampanye dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat, materi edukasi dapat diakses, dan sarana CTPS dapat digunakan semua orang.
Sementara itu, Direktur SNV Indonesia, Ismène Stalpers, pun berharap upaya bersama untuk mengatasi COVID-19 tidak berhenti pada HBCC. Pemerintah daerah dapat mengadopsi, mereplikasi dan mempertahankan pendekatan yang efektif di sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, dan terminal bus menggunakan sumber daya lokal. I
a menegaskan, SNV dengan senang hati membagikan semua materi komunikasi dan edukasi, sehingga dapat dikontekstualisasi dan diinternalisasi sesuai kebutuhan daerah. “Saya mendorong Bapak Ibu Pemerintah Daerah untuk mempertahankan apa yang telah kita laksanakan dan capai bersama,” tuturnya.
