Infografis
Suara.com - Baru-baru ini, Menteri BUMN Erick Thohir mendorong Ivermectin produksi PT Indofarma TBK untuk terapi penanganan COvid-19.
Dikutip dari ANTARA, Erick Thohir Ivermectin 12 mg itu telah mendapatkan izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.
"Di tengah upaya kita memerangi pandemi COVID-19 yang masih tinggi melalui program vaksinasi, baik penyuntikan dan mendatangkan ragam jenis vaksin dari berbagai negara, saya apresiasi kemampuan Indofarma yang sudah mendapat izin edar dari BPOM RI untuk produk generik Ivermectin 12 mg dalam kemasan botol isi 20 tablet," ujar Erick Thohir dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin.
Ivermectin merupakan obat minum anti parasit yang secara in vitro memiliki kemampuan antivirus yang luas dengan cara menghambat replikasi virus SARS-CoV-2.
Baca Juga: BPKN Dalami Laporan soal 60% Makanan Nestle Tak Sehat
Namun, dalam pernyataan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terbaru, justru menyatakan sebaliknya.
"Data uji klinik yang cukup untuk membuktikan khasiat Ivermectin dalam mencegah dan mengobati Covid-19 hingga saat ini belum tersedia. Dengan demikian, Ivermectin belum dapat disetujui untuk indikasi tersebut," ujar BPOM dalam keterangan persnya, Selasa, (22/6/2021).
BPOM melanjutkan, apabila ivermectin akan digunakan untuk pencegahan dan pengobatan Covid-19, harus atas persetujuan dan di bawah pengawasan dokter.
Jika masyarakat memperoleh obat ini bukan atas petunjuk dokter, diimbau untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter sebelum menggunakannya.
Ivermectin yang digunakan tanpa indikasi medis dan tanpa resep dokter dalam jangka waktu panjang dapat mengakibatkan efek samping, antara lain nyeri otot/sendi, ruam kulit, demam, pusing, sembelit, diare, mengantuk, dan Sindrom Stevens-Johnson.
Baca Juga: Lewat Prosesi Adat, Erick Thohir Diangkat Sebagai Adik Zulkifli Hasan
Sebagai tindak lanjut untuk memastikan khasiat dan keamanan penggunaan Ivermectin dalam pengobatan COVID-19 di Indonesia, dilakukan uji klinik di bawah koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, serta Kementerian Kesehatan RI dengan melibatkan beberapa Rumah Sakit.
