Masalah Etis dan Diskriminatif di Balik Program Vaksin Gotong Royong

Bimo Aria Fundrika Suara.Com
Selasa, 11 Mei 2021 | 13:07 WIB
Masalah Etis dan Diskriminatif di Balik Program Vaksin Gotong Royong
Ilustrasi vaksin COVID-19 (pixabay)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pemerintah telah resmi menetapkan harga vaksin untuk program vaksinasi gotong royong. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa harga vaksin gotong royong ditetapkan sebesar  Rp375 ribu per dosis, dan biaya penyuntikannya Rp125 ribu per dosis.

Sehingga total untuk satu kali suntik vaksin dibanderol dengan harga Rp500 ribu. Seperti diketahui, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10/2021 tentang Vaksinasi Gotong Royong, biaya vaksinasi gotong royong ditanggung oleh badan hukum/badan usaha yang melaksanakan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga.

Dengan begitu, penerima Vaksin Covid-19 dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong tidak dipungut bayaran atau gratis. Dikutip dari ANTARA, Airlangga sendiri mengatakan ada dua merek vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi gotong royong ini, yakni Sinopharm dan CanSino.

Kedua merek vaksin ini diproduksi oleh dua perusahaan farmasi China. Namun, keputusan untuk mengadakan program vaksinasi gotong royong ini dinilai dinilai Epidemiolog tidak etis dan diskriminatif di tengah situasi pandemi Covid-19 dan masih banyak kelompok rentan yang belum mendapatkan vaksinasi.

Ilustrasi vaksin Covid-19 (unsplash/@hakannural)
Ilustrasi vaksin Covid-19 (unsplash/@hakannural)

Tidak etis di tengah situasi pandemi

"Yang jelas tidak etis belum etis, karena situasinya bahwa terlalu banyak masyarakat yang harus divaksin tapi belum bisa divaksin. Hal itu tentunya karena faktor pemerintah juga, bukan karena masyarakat," ujar Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman kepada Suara.com, Selasa, (11/5/2021).

Seperti dikutip dari situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hanya sekitar 1,7 juta lansia yang mendapatkan vaksin penuh dari total target sekitar 21 juta atau baru sekitar 8 persen. Sementara itu, untuk tenaga kesehatan sendiri angka cakupan vaksinasi berkisar di angka 1,3 juta jiwa dari total target 1,4 juta atau sekitar 98,03 persen.

Untuk petugas publik sendiri baru sekitar 5 juta jiwa yang mendapatkan vaksin Covid-19 penuh dari total target sekitar 17 juta jiwa. Sehingga total cakupan vaksin secara keseluruhan  baru sekitar 8,8 jiwa dari total 40 juta jiwa, atau baru sekitar 21 persen.

Dicky menilai, bahwa rendahnya cakupan vaksinasi di kelompok rentan karena akselerasi program dari pemerintah rendah. Selain itu juga terkait ketersediaan, dan juga jumlah vaksinasi yang masih belum memadai.

Baca Juga: Ucap Syahadat dan Takbir, Adik: Tengku Zul Seperti Siap Dipanggil Allah

"Setidaknya mencapai 50 persen dari target yang dicapai, karena di negara-negara yang berhasil seperti Israel atau Amerika 50 persen cukup efektif dalam membendung dalam meredam kecepatan, itu yang membuat akhirnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI