Ketua BEM UI Minta Setop Politisasi Vaksin Nusantara

Bimo Aria Fundrika Suara.Com
Senin, 12 April 2021 | 13:48 WIB
Ketua BEM UI Minta Setop Politisasi Vaksin Nusantara
Lab pembuatan Vaksin Nusantara di RSUP Kariadi [suara.com/Dafi Yusuf]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kehadiran vaksin nusantara sempat menjadi sorotan berbagai pihak. Vaksin yang salah satunya diinisiasi oleh mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto itu menuai kritik. 

Salah satunya datang dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Leon Alvinda Putra. Ia meminta sejumlah pihak untuk berhenti mempolitisasi vaksin nusantara

"Kami meminta jangan sampai ada manuver atau politisasi yang cenderung membabi buta dari para wakil rakyat di Senayan terhadap Vaksin Nusantara," ujar Leon seperti dikutip dari ANTARA, Senin, (12/4/2021). 

Ia menilai bahwa vaksin Covid-19 memang sangat diperlukan saat ini. Meski demikian,  bukan berarti mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan. 

Tidak hanya itu, berdasarkan hasil uji klinis BPOM, ternyata vaksin nusantara ini belum lulus uji klinis fase I. Ini berarti vaksin nusantara belum lulus penilaian oleh BPOM. Leon menghimbau agar semua pihak harus paham bahwa vaksin harus memenuhi standar yang berlaku.

Petugas medis melakukan pemeriksaan Vaksin Nusantara di RSUP Kariadi Semarang. [Suara.com/Dafi Yusuf]
Petugas medis melakukan pemeriksaan Vaksin Nusantara di RSUP Kariadi Semarang. [Suara.com/Dafi Yusuf]

Ia menegaskan sebuah vaksin harus melewati tahapan uji klinis yang harus dilakukan dengan benar sesuai standar prosedur yang berlaku.

"Meskipun produk anak bangsa, tidak lantas bisa asal-asalan sehingga bisa mengorbankan nyawa banyak orang karena dipolitisir," tegas Leon dalam keterangannya, Senin, (12/4/2021). 

Sebelumnya, epidemiolog Universitas Griffith, Brisbane, Australia, Dicky Budiman mewanti-wanti pemerintah jangan cepat mengklaim secara berlebihan Vaksin Nusantara karena belum dilakukan pengujian serta penilaian secara ilmiah dan transparan oleh BPOM dan para pakar.

“Tidak boleh ada satu produk kesehatan baik itu obat, apalagi vaksin diintervensi oleh ekonomi atau politik. Jadi, harus sepenuhnya melalui tahapan prosedur ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan” ujar Dicky.

Baca Juga: Terinspirasi dari Covid-19, Peneliti Kembangkan Vaksin Kanker dan HIV/AIDS

Menurut Dicky pengembangan Vaksin Nusantara tidak bisa dipaksakan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI