Infografis
Suara.com - Surat Keputusan Bersama 4 Menteri menyatakan sekolah wajib melakukan pembelajaran tatap muka, usai tenaga pendidik menerima vaksin Covid-19 dari pemerintah.
Keputusan ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah di tingkat provinsi, yang melakukan uji coba sekolah tatap muka secara terbatas. Terbaru, pemerintah DKI Jakarta mulai melakukannya pada Rabu (7/4) kemarin.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, ada 85 sekolah yang menjadi lokasi uji coba. Jika hasil uji coba berjalan dengan baik, kebijakan ini akan diperluas.
"Insya Allah besok akan diujicoba tatap muka sekolah sementara selama dua bulan ke depan, mudah-mudahan bisa meyakinkan kita semua bahwa sapras bisa disiapkan dengan baik termasuk pendidik. Jika ini berhasil, maka ke depan kita mempertimbangkan untuk memperluas kembali," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (6/4) malam.
Baca Juga: Siswa SD Banyak Diizinkan Ikut Sekolah di DKI, Epidemiolog UI: Itu Bahaya!
Riza mengatakan sekolah tatap muka aman dilakukan asalkan sekolah mengikuti syarat dan protokol kesehatan yang diperlukan.
Berdasarkan SKB 4 Menteri, sejumlah protokol kesehatan yang wajib ditaati antara lain:
- Kondisi kelas harus memenuhi jarak minimal 1,5 meter, dengan jumlah peserta didik terbatas.
- Jadwal pembelajaran dilakukan dengan sistem bergiliran.
- Wajib melakukan 3M, termasuk memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak.
- Kantin tidak boleh beroperasi
- Tidak ada kegiatan ekstrakulikuler dan olahraga
"Yakinkan anak-anak kita bahwa melaksanakan prokes itu tidak sulit, kemudian dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak itu saja cukup untuk menjaga dari Covid-19," tutur Riza.
Risiko Klaster Sekolah
Dengan berjalannya uji coba sekolah tatap muka di sejumlah daerah, kekhawatiran terkait munculnya klaster Covid-19 baru dari sekolah pun mencuat.
Baca Juga: Epidemolog: Vaksinasi Guru Bukan Jaminan Sekolah Tatap Muka Akan Aman
Kritik datang dari Satuan Tugas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang meminta uji coba dihentikan.
Prof Zubairi Djoerban, Ketua Satgas Covid-19 dari IDI, menyebut uji coba ini berisiko membahayakan nyawa bukan hanya siswa dan peserta didik, tapi juga guru dan tenaga kependidikan lainnya.
Hal ini dikarenakan angka positivity rate (angka penularan(Covid-19) di Indonesia masih di atas 10 persen.
"Pasien Covid-19 baru masih terus muncul. Walaupun sudah berkurang, tapi belum aman. Nanti kalau sudah 5 persen aman, kurang dari 10 persen agak aman, namun berbahaya tapi bisa untuk uji coba. Kalau di atas 10 persen seperti sekarang, ya mboten. Nanti dululah," ungkap Prof. Zubairi saat dihubungi Suara.com.
Dokter yang akrab disapa Prof. Beri itu berharap pemerintah segera mencabut uji coba sekolah tatap muka, dan tidak menunggu sampai semua sekolah di Indonesia jadi tempat penularan Covid-19, karena keadaannya masih berbahaya.
