Infografis
Suara.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 meminta masyarakat untuk tidak mudik pada libur Lebaran mendatang.
Hal ini dipertegas dengan adanya kebijakan pelarangan mudik yang dimulai pada tanggal 6-17 Mei 2021.
Juru Bicara Satgas Covid-19, Profesor Wiku Adisasmito mengatakan, masyarakat perlu belajar dari pengalaman tahun lalu, di mana mudik meningkatkan kasus Covid-19 secara signifikan.
"Seperti pada libur Idul Fitri tahun lalu, yang terjadi lonjakan hingga 600 kasus setiap harinya. Begitu juga libur Hari Kemerdekaan, yang melonjak hingga 1.100 kasus per hari,” ungkapnya lewat Dialog KPCPEN, Mudik Ditunda Pandemi Mereda, Jumat (9/4/2021).
Baca Juga: Tiga Terminal Bus AKAP di Jakarta Ditutup Selama Larangan Mudik
Ia mengatakan jika masyarakat tetap memaksakan mudik, maka risiko orang lain, baik itu keluarga, kerabat, maupun tetangga, tertular Covid-19 semakin besar.
Apalagi pada populasi lansia dengan penyakit komorbid, terinfeksi Covid-19 bisa menyebabkan kefatalan.
"Kenaikan kasus penularan itu artinya nyawa. Jadi itu konsekuensi publik yang harus kita tanggung. Karena itu, jangan lakukan mudik," tambahnya lagi.
Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan meski mudik dilarang, operasi transportasi logistik tetap berjalan eperti biasa. Begitu juga kunjungan keluarga yang sedang sakit, kunjungan duka, ibu hamil, dan pelayanan kesehatan darurat.
Mobilitas masyarakat di luar tanggal larangan mudik, menurut Adita Irawati, juga akan dibatasi. Hal ini agar moda transportasi tidak terisi penuh oleh penumpang dan tetap bisa jaga jarak.
Baca Juga: Larangan Mudik 2021 Naik Pesawat 6-17 Mei 2021, Sanksi dan Pengecualian
"Kami juga minta kepada moda transportasi publik jangan sampai demand yang terjadi tidak bisa diantisipasi karena keterbatasan armada. Justru ini menjadi penumpukan dan lonjakan penumpang, antrean, dan kerumunan," ungkapnya.
