Infografis
Pemerintah daerah Gyeongsang Utara pekan lalu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya telah menemukan 11 pasien positif di antara 13.034 orang asing yang dites.
Para pejabat kesehatan Korsel mengatakan langkah-langkah itu diperlukan untuk menurunkan lonjakan kasus infeksi virus corona di antara penduduk asing.
Menurut Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KDCA), warga asing telah menyumbang lebih dari 11 persen dari semua kasus baru COVID di seluruh negeri selama sepekan terakhir.
Korea Selatan memiliki setidaknya 1,6 juta pekerja asing terdaftar dan 391.306 orang asing tidak berdokumen per Desember, berdasarkan keterangan kementerian kehakiman yang disampaikan kepada Reuters.
Komisi hak asasi manusia Korea Selatan mengatakan pada Senin (22/3) bahwa tindakan pengujian yang tersisa harus "segera ditangguhkan".
Komisi tersebut juga meminta Perdana Menteri Chung Sye-kyun, yang sedang berada di luar negeri dalam upaya anti pandemi, untuk bekerja dengan pemerintah daerah guna menerapkan kebijakan pengujian yang tidak diskriminatif.
Saat mengunjungi salah satu pusat pengujian di Seoul pada Senin, Chung mengatakan pengujian yang dilakukan harus mencakup warga asing dan Korea, dan lebih fokus pada fasilitas berisiko tinggi.
Kedutaan Besar Inggris di Korsel, yang merupakan salah satu pengkritik kebijakan pengujian yang paling vokal, sedang membahas masalah tersebut dengan para pejabat tinggi Korsel, kata juru bicara Stephen Burns.
"Setiap kebijakan yang mewajibkan pengujian terhadap warga asing, dan hanya warga asing, bersifat diskriminatif," ujarnya. [ANTARA]
Baca Juga: Tes Covid-19, Seberapa Sering Kita Harus Melakukannya?
