Cek Fakta
Suara.com - Pengadaan vaksin mandiri Covid-19 masih menuai pro kontra. Sejumlah pihak khawatir program tersebut menyerobot jatah dosis vaksin kelompok rentan yang seharusnya menjadi prioritas.
Meski demikian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Menurutnya, vaksin mandiri justru bisa mempercepat tercapainya kekebalan kelompok atau herd immunity dengan terget 70 persen penduduk Indonesia tervaksinasi.
"Vaksin itu diberikan gratis ke seluruh masyarakat Indonesia oleh pemerintah. Merupakan hak mereka. Jadi walaupun ada program vaksin gotong royong (vaksin mandiri), ini tidak menghilangkan hak mereka untuk mendapat vaksin gratis," kata Menkes Budi dalam konferensi pers Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, dikutip dari ANTARA, Sabtu, (20/2/2021).
Menkes Budi beranggapan lantaran belum ada bukti ilmiah terkait berapa lama vaksin Covid akan memberikan kekebalan, sehingga percepatan mencapai target herd immunity lebih baik dilakukan. Meski belum diatur secara penyeluruh terkait mekanisme dan pelaksaannya, vaksin mandiri dicanangkan untuk para karyawan swasta dan pengusaha.
Baca Juga: Simbolisasi Vaksinasi Jokowi Tak Dongkrak Minat Warga Mau Divaksin Covid-19
![Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin didampingi Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X saat jumpa pers usai pelaksanaan vaksinasi di DIY, Kamis (28/1/2021). [Kontributor / Putu Ayu Palupi]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/01/28/59459-menteri-kesehatan-budi-gunadi-sadikin.jpg)
Tetapi, kelompok masyarakat sipil meragukan hal tersebut. Menurut Inisiator Lawan Covid-19 Irma Hidayana, kurang tepat jika pengadaan vaksin mandiri untuk mempercepat herd immunity.
Ia mengatakan, jika tujuannya untuk kekebalan kelompok, pemerintah seharusnya fokus memprioritaskan kelompok rentan terlebih dahulu untuk mendapatkan vaksin Covid-19.
"Coba untuk baca-baca, saya bukan epidemiolog, saya praktisi dan pemerhati kesehatan masyarakat, jadi herd immunity itu sebenarnya bisa dilakukan dengan hitungan memang semakin banyak orang yang divaksin semakin bagus. Tetapi dalam situasi emergency seperti ini, semakin banyak itu angkanya tidak random," kata Irma dalam konferensi pers daring, Minggu (21/2/2021).
Ia menegaskan, vaksinasi seharusnya diselesaikan dahulu dengan memprioritaskan kelompok rentan seperti tenaga kesehatan, lansia, pejabat publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, hingga pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sering mendampingi masyarakat di pemukiman kumuh juga para pekerja sosial.
"Kalau argumentasi pemerintah ini dapat mempercepat herd immunity tapi yang di vaksin adalah siapa saja, bahkan kelompok yang memang sudah steril, tinggalnya saja di daerah yang laju penularannya mungkin rendah, ke mana-mana naik kendaraan pribadi, tidak harus berdagang di pasar, itu tidak tepat sasaran," tegasnya.
Baca Juga: Survei: Jokowi Divaksinasi Pertama Tak Dongkrak Minat Masyarakat
Irma mengatakan, menyasar kelompok rentan terinfeksi agar selesai divaksinasi terlebih dahulu juga berguna untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19. Tetapi jika vaksin mandiri tetap berjalan sesuai dengan rencana dan sasaran yang ditentukan pemerintah, menurut Irma, laju kesakitan dan kematian di masyarakat akan tetap stagnan.
"Tingkat kesakitan masyarakat yang rentan, yang tinggal di daerah dengan laju penularannya tinggi, mereka yang sakit akan tetap sakit. Kemudian yang sakit, meninggal akan tetap parah dan meninggal. Jadi beban anggaran kesehatan pun jadi tetap sama saja. Jadi kayaknya ini yang tidak masuk di akal alasan untuk mempercepat herd immunity," papar Irma.
