Infografis
Suara.com - Pengadaan vaksin mandiri Covid-19 masih menuai perbedaan pendapat. Koalisi masyarakat sipil untuk kesehatan dan kesejahteraan sosial salah satunya yang menolak pengadaan program tersebut.
Organisasi Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), salah satunya yang tergabung pada koalisi tersebut, menyatakan bahwa vaksin mandiri terlalu prematur untuk dilakukan.
"Sekarang yang kita utamakan adalah menekan tingkat kesakitan, kematian akibat Covid pada kelompok rentan untuk tujuan utama vaksinasi ini. Berangkat dari alasan tersebut, kami dari CISDI beranggapan bahwa vaksinasi Mandiri terlalu prematur untuk dilakukan dan kita merekomendasikan pemerintah untuk menunda kebijakan ini. Terutama dari segi supply yang masih terbatas," kata Direktur Kebijakan CISDI Olivia Herlinda dalam konferensi pers virtual, Minggu (21/2/2021).
Menurut CISDI, baik secara global maupun dalam negeri ketersediaan vaksin Covid-19 masih terbatas. Terlebih dengan jumlahnya yang terbatas, UNICEF juga mencatat bahwa 75 persen ketersediaan vaksin yang ada masih dimonopoli negara besar, seperti Kanada dan Inggris.
Baca Juga: Anggota Keluarga Sudah Dapat Vaksinasi Lengkap, Boleh Pelukan Tanpa Masker
"Sementara masih ada 130 negara lain yang bahkan belum mendapatkan dosis pertama," kata Olivia.
Dalam ketersediaan vaksin di tingkat domestik, menurut Olivia, masih ada kemungkinan Indonesia kekurangan dosis untuk mencapai target 181,5 juta orang disuntik vaksin Covid hingga Maret 2022.
Seperti yang terjadi pada program vaksinasi tahap kedua yang sedang berjalan saat ini, lanju Olivia. Pemerintah menargetkan tahap dua vaksin Covid terhadap 17,4 pekerja publik dan 21,5 juta lansia. Dengan kebutuhan dua kali suntikan vaksin perorang dan ditambah 15 persen wastage rate, artinya dibutuhkan 89,47 juta dosis vaksin selama tahap kedua.
Namun, CISDI mencatat bahwa hingga April nanti pengadaan vaksin covid Indonesia baru 29.867.000 dosis.
"Jadi di sini sebenarnya ada gap 60 juta yang harus dipenuhi untuk kelompok petugas publik dan lansia," katanya.
Baca Juga: Efek Vaksin Covid-19 pada Wanita Mirip Gejala Kanker Payudara, Bahayakah?
Demikian juga yang terjadi pada tahap ketiga vaksinasi yang direncanakan Mei-Juli 2021 dengan target masyarakat di daerah rentan daru aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.
CISDI mengkritik, dalam dokumennya pemerintah masih inkonsisten dalam menentukan kelompok rentan yang dimaksud, registrasi data, juga jumlah dosis yang kemungkinan masih kurang.
"Di sini jumlah kebutuhannya sendiri 146,7 juta. Lalu jumlah pengadaan selama bulan Mei sampai Juli hanya 102 juta. adi masih ada gap juga untuk kelompok rentan ini di 47 juta," tuturnya.
Dibenarkan Olivia bahwa pemerintah memang menaretkan pengafaan vaksin Covid-19 hingga Maret 2022. Namun terlihat dari kemungkinan kurangnya dosis valsin untuk tahao kedua dan ketiga saja seharusnya jika ada vaksin yang masuk pemerintah harus mengutamakan penggunaan untuk kelompok yang sudah dimasukan ke dalam disasaran.
"Kalau dari segi jumlah kita masih terbatas. Lalu alasan kedua, dari dua bulan berjalan kemarin masih ada beberapa celah dalam sistem registrasi pendataan, verifikasi kita lihat di beberapa media menemukan bahwa ada yang bukan target sasaran tapi menerima vaksin. Jadi kenapa itu harusnya bisa diperbaiki terlebih dahulu oleh pemerintah sebelum memutuskan vaksin Mandiri dapat berjalan," paparnya.
