Infografis
Suara.com - Italia serius memperkarakan perusahaan farmasi Pfizer terkait keterlambatan vaksin COVID-19 yang sudah dipesan.
Dilansir ANTARA, Pemerintah Italia pada Selasa (26/1) meminta Komisi Uni Eropa agar mengambil tindakan terhadap Pfizer atas penundaan pengiriman vaksin COVID-19.
Permintaan ke Brussels terjadi sehari setelah Roma melayangkan surat peringatan resmi kepada perusahaan obat AS tersebut, yang memintanya agar menghormati komitmen kontrak setelah adanya perlambatan sementara dalam pengiriman vaksin COVID-19 buatannya.
Pfizer mengaku akan menutupi pengurangan pengiriman, dengan mengubah manufaktur yang akan meningkatkan produksi.
Baca Juga: Resmi! Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte Mengundurkan Diri
Kondisi itu meningkatkan ketegangan antara Eropa dan perusahaan AS tersebut dan terjadi saat pengembang vaksin saingan AstraZeneca juga memperingatkan pemangkasan pada pengiriman awal.
"Komisaris khusus ... menyerukan diskusi dengan eksekutif Uni Eropa untuk mengambil semua tindakan yang sesuai terhadap Pfizer yang bersikap seenaknya," menurut pernyataan kantor komisaris.
Pernyataan tersebut tidak menyebutkan tindakan apa yang diinginkan oleh pemerintah Italia dari Brussels, tetapi pada Sabtu pemerintah mengatakan bahwa penundaan Pfizer merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban kontrak.
Menurutnya, bahwa Italia akan memanfaatkan seluruh alat hukum yang ada. Pfizer belum bisa dihubungi untuk dimintai komentar.
Sebelumnya dilaporkan, Menteri Luar Negeri Luigi Di Maio mengatakan Italia akan menempuh jalur hukum terhadap Pfizer Inc dan AstraZeneca terkait penundaan pengiriman vaksin COVID-19, dalam upaya untuk mengamankan jumlah pasokan yang telah disepakati alih-alih mencari ganti rugi.
Baca Juga: Minggu Depan, Selandia Baru Mulai Program Vaksinasi Virus Corona Nasional
"Kami tengah berupaya agar rencana program vaksin kami tidak berubah," kata Di Maio dalam siaran televisi negara RAI.
Pada Sabtu Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte mengatakan bahwa keterlambatan pasokan vaksin tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban yang tertera dalam kontrak, dan menambahkan bahwa Italia akan menggunakan semua alat hukum yang tersedia.
Italia harus kembali memikirkan seluruh program vaksinasi apabila masalah dalam pasokan terus berlanjut, kata seorang pejabat kesehatan senior.
Ketika ditanya apakah menurutnya perusahaan farmasi itu telah dipaksa untuk mengumumkan pengurangan, Di Maio meyakini bahwa mereka telah menyetujui jumlah yang berada di luar kemampuan.
"Kami mengaktifkan semua saluran sehingga Komisi Uni Eropa melakukan semua yang bisa dilakukan untuk mendorong mereka menghormati kontrak," katanya.
