Suara.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mewaspadai ketimpangan dalam program vaksinasi virus Corona Covidf-19 yang sudah dimulai oleh sejumlah negara saat ini.
Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, negara-negara kaya perlu berbagi vaksin dengan negara-negara miskin.
"Lebih dari 39 juta dosis vaksin telah diberikan di sedikitnya 49 negara berpenghasilan lebih tinggi. Hanya 25 dosis yang diberikan di satu negara paling miskin," ujarnya, dilansir VOA Indonesia.
"Saya perlu berterus terang: dunia berada di ambang malapetaka kegagalan moral – dan harga kegagalan ini akan dibayar dengan nyawa dan penghidupan di negara-negara termiskin di dunia," kata Dirjen WHO itu.
Baca Juga: Pemkot Bandung Perbolehkan Pengidap HIV dan AIDS Disuntik Vaksin Covid-19
Tedros menegaskan tidak benar jika orang dewasa muda yang sehat di negara kaya mendapatkan vaksin lebih dulu daripada tenaga kesehatan di negara miskin.
"Keadilan terkait vaksin bukan hanya keharusan moral, ini adalah keharusan strategis dan ekonomi," paparnya.
Sementara itu, pakar penyakit menular terkemuka AS Anthony Fauci pada Minggu (17/1/2021) mengatakan, rencana ambisius presiden terpilih Joe Biden untuk memvaksinasi 100 juta orang dengan vaksin Covid-19 dalam 100 hari pertama masa jabatannya benar-benar hal yang dapat dilakukan.
Berbicara dalam acara Meet the Press di TV NBC, direktur Institut Nasional bagi Alergi dan Penyakit Menular itu mengatakan, bahwa dengan vaksin yang ada sekarang dan vaksin tambahan yang dijadwalkan masuk pasar dalam waktu dekat, ditambah dengan kepatuhan untuk mengenakan masker dan menjaga jarak sosial, ia yakin AS dapat berada dalam kondisi yang baik.
Sekarang ini, AS jauh dari kondisi tersebut. Dengan hampir 24 juta kasus Covid-19, AS memiliki jumlah kasus lebih banyak daripada negara manapun.
Baca Juga: Negara Maju Dapat Vaksin Covid-19 Lebih Dulu, WHO: Ini Bahaya Nyata
Peluncuran kampanye imunisasi mengalami masalah sejauh ini, dengan jumlah orang yang diimunisasi pada akhir tahun lalu jauh lebih sedikit daripada yang diprediksi pemerintahan Trump.